SMA/SMK Milik Pemprov Rawan Gaduh

JawaPosRadarMadiun.com - Alih kewenangan pengelolaan SMA/SMK negeri ke pemerintah provinsi berpotensi menimbulkan kegaduhan di daerah. Sebab, wali murid akan protes jika sekolah memungut biaya imbas subsidi dari Pemkot Madiun terhenti di awal 2017 mendatang. 

Belum lagi, persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang tidak lagi memberi tempat spesial bagi warga kota. 

‘’Saya melihat dua hal itu rawan memicu kegaduhan. Apalagi masyarakat sudah terbiasa dispesialkan dengan fasilitas pendidikan,’’ terang Eddy Sanyoto, sekretaris Dewan Pendidikan (DP) Kota Madiun, Rabu (5/10). 

Menurut dia, warga kota selama lima tahun terakhir dimanjakan sejumlah fasilitas plus di bidang pendidikan. Kebijakan biaya gratis pendidikan SMA/SMK selama ini, misalnya, dinilai besar manfaatnya. 

Selain mendukung program wajib belajar  (wajar) 12 tahun, semangat belajar ikut terkerek lantaran orang tua tidak lagi pusing memikirkan biaya sekolah. 

‘’Kalau sosialisasi tidak sampai ke orang tua dengan baik dan benar, berpotensi menimbulkan salah persepsi. Imbasnya protes,’’ jelasnya.

1
2
3

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar