Tak Semua PKL Bayar Pajak

JawaPosRadarMadiun.com - Rencana relokasi belum menemui kata sepakat, pedagang kaki lima (PKL) di Ponorogo kembali gaduh. Ini setelah beredarnya penarikan pajak oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) setempat. 

Kegaduhan di kalangan PKL timbul lantaran penarikan dinilai tebang pilih. Tidak semua pedagang diminta rutin membayar. Tak pelak, muncul kecemburuan di kalangan pedagang. 

‘’Saya sudah rutin ditarik (pembayaran pajak, Red) sejak tujuh bulan lalu. Saya pikir semua. Ternyata banyak yang tidak ditarik,’’ kata Rismiyanto, salah seorang pedagang yang terkena penarikan pajak.

Pedagang warung angkringan di Jalan Diponegoro tersebut mengetahui adanya perbedaan perlakuan setelah pertemuan antar-pedagang beberapa waktu lalu. Dia sengaja membawa tanda bukti pembayaran Agustus lalu. Pembayaran sebesar Rp 30 ribu yang rutin ditarik tiap bulan. 

Dia langsung menanyakan itu kepada yang lain. Yanto –sapaan Rismiyanto- mengaku kaget begitu sejawatnya yang lain menggeleng tidak tahu. Beberapa pedagang hanya terkena retribusi mingguan besarnya Rp 2 ribu. 

‘’Yang datang itu juga petugas berseragam (PNS, Red). Jadi saya pikir semuanya sama,’’ ujarnya.

1
2
3

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar