Usut

JawaPosRadarMadiun.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin dalam mengusut praktik gratifikasi yang diduga melibatkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto (BI). Tak hanya dana yang berasal dari proyek pembangunan Pasar Besar. 

Melainkan sumber upeti lain dari anggaran kegiatan di sejumlah satker. Bahkan, komisi antirasuah itu sengaja membedah angka-angka di APBD bertahun-tahun lalu. 

Bersamaan melakukan serangkaian penggeledahan dua hari berturut hingga Kamis (24/11), penyidik KPK sengaja mengklarifikasi sejumlah kepala satuan kerja (satker). 

Sumber Jawa Pos Radar Madiun di lingkup pemkot menyebut kepala satker tak dapat lagi mengelak tatkala disodori dokumen soal setoran rutin ke wali kota dari pos belanja langsung itu. Besarannya masing-masing 2 persen. 

’’Bagaimana mau mengelak, wong KPK memegang data rinci kegiatan di masing-masing dinas, besaran anggaran, dan persentase yang harus disetor,’’ terang sumber itu. 

Menurut dia, data kunci tersebut didapat penyidik KPK saat menggeledah kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun, Oktober lalu. Belum lagi, penyidik sengaja mengklarifikasi bendahara rutin di masing-masing instansi. 

1
2
3
4

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar