Penyaluran Bantuan Diawasi Ombudsman RI

PULUNG – Selain masalah relokasi permukiman warga terdampak longsor, pemerintah kabupaten (Pemkab) Ponorogo juga disibukkan dalam penyaluran bantuan terhadap korban bencana. 

Untuk urusan yang terakhir itu, pemkab wajib hati-hati. Khususnya penyaluran bantuan dalam bentuk uang kepada korban bencana tanah longsor di Desa Banaran, Pulung. Salah-salah bakal berurusan dengan hukum. Terlebih banyak lembaga pengawas yang memantau. Salah satunya, Ombudsman yang datang, Jumat (14/4). 

Lembaga negara yang bertugas menyelidiki berbagai keluhan masyarakat itu ingin memastikan korban bencana mendapatkan penanganan fisik dan psikologis. 

‘’Tugas kami memastikan korban mendapat penanganan yang baik, siapa saja yang terlibat, serta memastikan bantuan sampai kepada korban,’’ tegas pimpinan Ombudsman RI Ninik Rahayu di Pringgitan (rumah dinas) bupati Ponorogo.

Penyaluran bantuan, kata dia, cukup rawan penyelewengan. Apalagi, berasal dari banyak sumber. Mulai pemerintah hingga masayarakat. Namun, pihaknya akan fokus pada empat bantuan pemerintah. 

Salah satunya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 500 juta. Duit tersebut memang belum diterima pemkab. Namun, sudah ada komitmen di depan. 

1
2
3

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar