Rabu, 23 Jan 2019
radarmadiun
icon featured
Mejayan

Tercetus Sejak 2013, Empat Tahun Gagal Realisasi

06 September 2017, 15: 10: 59 WIB | editor : Budhi Prasetya

Wacana konversi model pembayaran listrik di Pasar Mejayan Baru Kabupaten Madiun menimbulkan pro dan kontra di kalangan pedagang

Wacana konversi model pembayaran listrik di Pasar Mejayan Baru Kabupaten Madiun menimbulkan pro dan kontra di kalangan pedagang (R.Bagus Rahadi/Radar Madiun)

MEJAYAN - Wacana penggantian sistem pembayaran listrik di Pasar Mejayan Baru (PMB) Kabupaten Madiun memang sempat mematik pro dan kotra di kalangan pedagang. 

Padahal, sejatinya wacana tersebut bukan usulan baru. Pasalnya, rencana itu telah bergulir sejak 2013 silam, namun selalu gagal direalisasikan. 

Kepala PMB Raswiyanto mengutarakan, wacana itu digulirkan lantaran pedagang kerap menunggak pembayaran listrik. Problem itu terpecahkan ketika model pembayaran tagihan resmi beralih ke prabayar. 

‘’Memang selalu bayar, tapi kelewat tempo. Bahkan, kami harus menagih sampai ke rumah,’’ ungkapnya.

Diakui Raswiyanto, pergantian meteran dari pascabayar ke prabayar itu menjadi tanggungan pemkab. Pihaknya sengaja belum menyosialisasikan kebijakan itu kepada pedagang. 

Mengingat usulan pergantian itu tak kunjung terealisasi sejak empat tahun silam. Pihaknya baru menyampaikan kepada pedagang jika Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyetujui usulan tersebut. 

Entah bersumber dari perubahan anggaran keuangan (PAK) 2017 ini atau APBD 2018 nanti. ‘’Kalau saat ini masih belum teranggarkan,’’ ujarnya.

Kalaupun resmi dikonversi, lanjut Raswiyanto, pedagang tetap dibebani iuran genset dan perawatan penerangan secara terpisah. Di mana penarikannya dilakukan oleh Paguyuban Sapu Kencana Indah. 

Biaya genset diperlukan untuk membeli bahan bakar. Agar saat sewaktu-waktu terjadi pemadaman, pedagang tetap mendapatkan aliran listrik. 

‘’Beberapa bulan lalu memang tidak bisa digunakan. Karena ada masalah dengan accu-nya,’’ jelasnya.

Namun, pihaknya tak bisa mengakomodasi keinginan pedagang jika beberapa kios yang ditempati nantinya hanya memiliki satu meteran. Sebab, pemanfaatan setiap meteran listrik di sana sudah tergabung dengan kios. 

Dalam sebulan, lanjut Raswiyanto, duit sebesar Rp 5 hingga Rp 6 juta terkumpul dari pedagang untuk pembayaran tagihan listrik tersebut. Dengan pergantian sistem pembayaran, diharapkan setiap pemilik kios bisa lebih tertib. 

Sebab, jika ingin tetap menggunakan lampu, para pedagang tidak boleh telat dalam mengisi token listrik di setiap kiosnya. 

‘’Salah satu sumber PAD (sumber pendapatan daerah) ya dari sini,’’ jelasnya.

Raswiyanto meluruskan, selama ini tidak pernah ada subsidi dari pemkab untuk pembayaran listrik di setiap kios. Untuk memenuhi kebutuhan listrik itu, para pedagang merogoh kocek sendiri. 

‘’Sejak awal, kesepakatannya penarikan tagihan dipercayakan ke paguyuban,’’ terangnya.

Sedangkan pemkab hanya membiayai penerangan jalan umum (PJU) di sekitaran PMB. Nilainya mencapai Rp 28—30 juta setiap bulannya. Total dana itu juga untuk membiayai listrik di perkantoran, masjid, serta jalan antarkios. 

‘’Untuk pedagang yang menempati los, sementara menyalurkan listrik dari pemilik kios di dekatnya. Jika memungkinkan, ke depan akan dipasangi meteran sendiri,’’ pungkasnya. 

(mn/bel/sib/sib/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia