Rabu, 21 Nov 2018
radarmadiun
 
icon featured
Magetan

Duit Kompensasi Pendirian Tower Dinilai Tak Layak

Jumat, 08 Sep 2017 16:30 | editor : Budhi Prasetya

Tower yang diprotes warga berdiri tak jauh dari permukiman rumah penduduk

Tower yang diprotes warga berdiri tak jauh dari permukiman rumah penduduk (Andi Chorniawan/Radar Magetan)

MAGETAN - Dugaan pemalsuan tanda tangan warga terkait izin persetujuan pendirian tower di Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Magetan menjadi permasalahan baru. 

Jauh sebelumnya ternyata warga desa setempat sudah pernah protes kepada perusahaan yang menangani pembangunan tower celuler tersebut 

Endang, keponakan Kamirinm mengaku kaget dengan pelepasan segel satpol PP pada Selasa (5/9) lalu. Dia mengaku heran karena tiba-tiba ada pekerja yang melanjutkan pembangunan setelah lima bulan mandek. 

Meski begitu, warga tidak ada yang berani bertanya terkait kepastian sudah klirnya proses perizinan pendirian. Hanya mereka tetap pada pendirian teguh menolak pendirian tower. 

‘’Kami sebagai warga biasa yang sudah tua bisa apa tho? Kalau mirip demo penolakan, anak muda di sini yang pernah melakukan,’’ ujarnya. 

Dia mengatakan, di awal pendirian tower, sejumlah pemuda sempat beberapa kali turun menghentikan aktivitas para pekerja. Upaya itu berhasil kegiatan pembangunan sempat berhenti beberapa bulan. 

Namun, sejumlah pekerja kembali datang sebelum akhirnya tower yang sudah setengah jadi itu disegel satpol PP. Hingga kemunculan pekerja Selasa lalu, kata dia, pemuda di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang berani menegur. 

‘’Nggak tahu kenapa kok sepertinya anak muda di sini kelihatan seperti nggak kompak lagi,’’ ucapnya sambil menyebut aktivitas pekerja kemarin sudah tidak terlihat lagi. 

Menurut dia, pelaksanaan pertemuan di balai dusun belum memenuhi unsur keadilan. Sebab, ada juga warga yang tempat tinggalnya tidak masuk dalam radius 42 meter dari lokasi tower turun diundang hadir dalam acara itu. 

Sementara, penduduk yang tinggalnya sangat dekat malah tidak diundang. Selain itu, hanya warga yang sudah lanjut usia yang diundang dan tanpa membawa pemuda. 

Pengkondisian itu membuat banyak yang memilih setuju dengan pendirian tower tersebut. Mereka kurang paham dengan dampak positif dan negatif dari pembangunan menara itu. 

‘’Jadi, saat diberi kompensasi ganti rugi uang, mereka pun mengiyakan saja,’’ jelasnya. 

Berapa nominal kompensasinya? Sepengetahuan Endang hanya diberi uang Rp 2 juta untuk dua warga yang lokasinya dekat tower. Sedangkan yang tinggal jauh Rp 1 juta. Menurutnya, kompensasi itu diberikan sekali dari total lama kontrak berdirinya tower yakni 11 tahun. 

‘’Tentu saja kami menolak. Bayangkan saja, selama 11 tahun akan tinggal di dekat tower tinggi. Saya yakin pasti kontraknya akan berlanjut dan tidak mungkin kalau dihentikan,’’ tandasnya. 

Sebelumnya, Kepala Desa Belotan Sukadi mengakui proses perizinan pembangunan tower belum tuntas. Sebab, masih terkendala adanya penolakan dua warganya dengan alasan khawatir berdirinya antena pemancar sinyal itu menimbulkan dampak lingkungan. 

Dia mengklaim sebanyak 20 warga sudah menyetujui pembangunan tower karena meyakini bermanfaat membantu jaringan komunikasi. Pun pihak pendiri juga telah memberikan kompensasi. 

(mn/cor/sib/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia