Rabu, 21 Nov 2018
radarmadiun
 
icon featured
Ngawi

Pengawasan Kurang, Bos Tambang Acuhkan SK Gubernur

Selasa, 19 Sep 2017 21:55 | editor : Budhi Prasetya

Ilustrasi aktivitas salah satu tempat usaha pertambangan di wilayah Kecamatan Kasreman, Ngawi 

Ilustrasi aktivitas salah satu tempat usaha pertambangan di wilayah Kecamatan Kasreman, Ngawi  (Dok/Radar Ngawi)

NGAWI – Izin usaha tambang di wilayah Kabupaten Ngawi patut ditinjau ulang. Pasalnya, sejumlah oknum pengusaha tambang di kota setempat diduga tak menaati surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur (Jatim). 

Dugaan tersebut terungkap dari pengaduan ke meja kerja wakil rakyat setempat. Pun, pengaduan yang sama juga masuk ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ngawi. 

’’Ternyata memang benar ada kewajiban yang tidak dilaksanakan pengusaha tambang,’’ ujar Kabid Tata Lingkungan DLH Ngawi, Dodi Aprilasetya, Sabtu (17/9). 

Kata dia, pengaduan tersebut menyebut dugaan pelanggaran administrasi puluhan pengusaha tambang di Ngawi. Hasil penelusurannya, pelanggaran tersebut terkait dengan kurang dipenuhinya kewajiban-kewajiban sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur Jatim. 

’’Kami sudah melayangkan surat ke Dinas ESDM Provinsi Jatim terkait itu,’’ ungkap Dodi.

Berdasarkan data yang tercatat DLH Ngawi, total ada 31 usaha pertambangan yang telah memegang izin dari provinsi. Dua puluh empat diantaranya masih aktif berproduksi. 

Namun sebagian besar pengusaha tambang itu tidak melaksanakan kewajiban secara penuh. Salah satunya terkait kewajiban menyampaikan rencana reklamasi bagi pemegang IUP Operasi Produksi bidang pertambangan. 

’’Dalam ketentuannya tahapan-tahapan reklamasi tiap enam bulan,’’ ujarnya. 

Pun secara rinci, harusnya pengusaha tambang  juga wajib menyampaikan rencana pasca tambang. Termasuk menyampaikan laporan kegiatan triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 hari setelah akhir triwulan. 

Selanjutnya, dilaporkan secara berkala kepala Dinas ESDM provinsi dengan tembusan ke menteri dan bupati. ’’Selama ini tidak ada tembusan laporan yang kami terima,’’ terangnya. 

Dodi mengaku tidak dapat berbuat banyak, lantaran pengawasan bukan berada di tangan pihaknya. Melainkan inspektur tambang di dinas provinsi. 

’’Kami tidak punya hak, sudah diambil alih provinsi,’’ tegasnya.  

Dodi memerinci, telah mengirim surat bernomor 660/3867/404.111/2017 tentang konfirmasi mengenai monitoring evaluasi (monev) kegiatan pertambangan di Ngawi. 

Surat yang ditujukan ke Kepala Dinas ESDM Provinsi Jatim berisi tentang adanya dugaan pelanggaran melebihi batas peta izin operasi produksi (IOP). 

Pihaknya meminta agar dinas tersebut mengambil langkah-langkah pencegahan, pengawasan, dan teguran kepada pemilik izin usaha pertambangan. 

’’Kami harap ESDM segera merespon dan melakukan monev ke Ngawi,’’ tegasnya. 

Dia juga mengaku sudah menyampaikan persoalan tersebut secara langsung di forum terbuka dalam sebuah pertemuan di provinsi beberapa waktu lalu. Pihak Dinas ESDM provinsi mengakui kelemahan pihaknya dalam melakukan pengawasan. 

Instansi tingkat satu tersebut tidak ditunjang sumber daya manusia (SDM) yang cukup untuk melakukan evaluasi ke daerah. Sehingga banyak daerah yang lolos dari pengawasan pasca dikeluarkannya izin usaha operasi pertambangan. 

’’Mereka (ESDM) bilang kekurangan tim,’’ urai Dodi. 

(mn/ian/sib/sib/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia