Rabu, 21 Nov 2018
radarmadiun
 
icon featured
Kota Madiun

Istono: Murni Kesalahan Pelaksana

Minggu, 01 Oct 2017 16:30 | editor : Budhi Prasetya

Kantor DPRD Kota Madiun

Gedung baru DPRD Kota Madiun yang hingga kini masih belum jadi seratus persen (Bagas Bimantara/Radar Madiun)

MADIUN - Dua proyek kakap yang bermasalah di Kota Madiun terus memantik reaksi sejumlah pihak. Wakil rakyat ogah disalahkan terkait megaproyek pembangunan gedung DPRD dan Embung Pilangbango yang mangkrak menahun. 

DPRD tegas menolak jika praktik patgulipat di dua proyek prestisius itu terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan dewan. Pun, komisi III dinilainya sudah melakukan fungsinya secara maksimal. 

‘’Ya bukan karena pengawasannya (yang dilakukan komisi III, Red). Itu murni salah para pelaksana,’’ tutur Ketua DPRD kota Madiun Istono, Jumat (28/9).

Tahun 2014—2015 seolah menjadi mimpi buruk bagi Pemkot Madiun. Dua proyek paling kakap pada tahun tersebut bermasalah dengan hukum. Dimulai dari pembangunan Embung Pilangbango senilai Rp 18,7 miliar yang bersumber dari bantuan keuangan (BK) provinsi. 

Proyek yang dikerjakan PT Jatisono Multi Konstruksi (JMK) itu menjadi proyek paling prestisius. Ambrolnya dinding beton pada November menjadi pintu masuk terkuaknya patgulipat kasus. 

Hingga Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Madiun Agus Subiyanto dan konsultan perencana Maryani divonis bersalah Pengadilan Tipikor Surabaya.

Seolah menular, setahun berselang pembangunan gedung baru DPRD di Jalan Taman Praja kembali beperkara dengan hukum. 

Proyek yang dibiayai APBD 2015 sebesar Rp 29,3 miliar mengalami keterlambatan progres akut hingga berulang kali dilakukan show cause meeting (SCM). Menariknya, pemkot tetap memberi perpanjangan waktu atas keterlambatan progres. 

Hingga kasus ini dilaporkan ke Kejati Jatim oleh PT Aneka Jasa Pembangunan, rekanan yang tak terima didenda seperseribu setiap harinya. Hingga Agus Sugijanto, sekwa yang juga kuasa pengguna anggaran (KPA), dijebloskan ke penjara bersama Management Konstruksi (MK). 

’’Dari catatan-catatan itu, terungkap adanya kekurangsesuaian. Masalah pun mencuat hingga korupsi terkuak. Jadi kami ini sudah bekerja mengawasi. Para pelaksana itu yang murni bersalah,’’ beber Istono.

Banyak pihak, lanjutnya, yang dirugikan dari proyek gagal itu. Tidak hanya duit yang diembat para pelakunya, tapi juga rugi waktu. Sebab, proyek gedung baru DPRD sudah molor dua tahun dan tak kunjung selesai. 

Progres gedung DPRD pada Februari 2016 minus 1,27 persen, sedangkan proyek Embung Pilangbango baru tercapai 87 persen. 

‘’Padahal itu yang sangat dihindari. Jangan sampai kedua proyek itu jadi monumen saja,’’ ujarnya.

Meski lama mangkrak, Istono tidak sepakat jika kedua proyek itu menjadi pekerjaan rumah (PR) duet Bambang Irianto–Sugeng Rismiyanto (BaRis) Jilid II. Namun, dia mendukung penuh penyelesaian kedua proyek itu sudah menjadi harga mati. 

Tak bisa lagi ditawar proyek harus diselesaikan tahun depan. Dia mengingatkan semua pihak, baik itu organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pihak kontraktor, harus sama-sama berkomitmen. 

Menjadikan dua perkara sebelumnya sebagai pengalaman pahit sekaligus pelajaran berharga. ‘’Satu-satunya cara agar tidak jadi monumen ya harus diselesaikan. Itu wajib. Kontraktor juga jangan berharap untung saja,’’ tekannya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Madiun Panji Bondan Saputro menyatakan, perkara korupsi pada gedung baru dewan dan Embung Pilangbango membuat pihaknya berbenah. Panji sadar pihaknya harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan. 

Itu untuk meminimalkan munculnya kembali celah korupsi seperti dua kasus sebelumnya. Tidak hanya dewan, fungsi pengawasan juga akan didongkrak oleh tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). 

‘’Saya yakin akan semakin kecil kemungkinan ada yang main-main, kecuali wong edan (orang gila,Red),’’ serunya.

Dengan ditingkatkannya fungsi pengawasan, progres kedua proyek pun didorong untuk dipercepat realisasinya. Lantaran dua perkara korupsi itu sudah inkracht, kelanjutan proyek semakin menemui titik terang. 

Panji memastikan kelanjutan proyek gedung baru dewan dan embung sudah masuk pada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2018. Dia meminta proyek sudah siap di-launching paling lambat akhir Januari 2018 mendatang. 

‘’Sudah tidak ada ganjalan untuk tidak melanjutkan karena sudah inkracht. Kami pastikan lanjut awal 2018,’’ pungkasnya. 

(mn/naz/sib/sib/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia