Rabu, 21 Nov 2018
radarmadiun
 
icon featured
Hukum & Kriminal

Hakim Tolak Permohonan Praperadilan SP3 Kasus KIR

Rabu, 04 Oct 2017 15:30 | editor : Budhi Prasetya

Pengadilan negeri (PN) menolak permohonan praperadilan SP3 kasus korupsi KIR Bendo 

Pengadilan negeri (PN) menolak permohonan praperadilan SP3 kasus korupsi KIR Bendo  (Andi Chorniawan/Radar Magetan)

MAGETAN – Persatuan Advokat dan Konsultan Hukum Anti-Korupsi terpaksa pulang ke Surabaya dengan tangan hampa. Ini setelah permohonan praperadilan mereka ke pengadilan negeri (PN) Kabupaten Magetan kandas. 

Sebelumnya, sejumlah advokat itu memang mengajukan permohonan praperadilan atas surat penghentian penyidikan (SP3) kasus korupsi pembangunan kawasan industri rokok (KIR) Bendo oleh kejaksaan negeri (kejari) ditolak pengadilan negeri (PN). 

Hakim Tunggal Michael Lys Nugroho mengabulkan eksepsi kejari selaku termohon dalam hal legal standing. 

‘’Mengadili, menerima eksepsi termohon dalam pokok perkara dan menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak diterima,’’ kata Michael dalam amar putusannya Senin (2/10) lalu. 

Michael mengatakan, dalam eksepsi termohon, pihak pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan praperadilan SP3 KIR Bendo berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 98/PUU-X/2012. 

Sesuai putusan MK tersebut pemohon tidak termasuk dalam frasa pihak ketiga yang berkepentingan pada Pasal 80 KUHAP. Yakni, pemohon bukan dari pihak saksi korban, pelapor, lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan (ormas). 

Koordinator tim advokat Amir Ruddin saat dimintai konfirmasi mengaku menghormati keputusan hakim. Pihaknya menerima jika permohonannya ditolak karena masalah legal standing. 

Toh, dia menilai penolakan itu hanya sebatas legalitas. Karena itu, akan mengajukan praperadilan dengan kasus yang sama dalam waktu dekat. Dia mengklaim timnya sudah mendapatkan dukungan bantuan dari sejumlah pihak. 

‘’Ada teman-teman LSM Magetan, Madura, dan Surabaya yang akan mengkuasakan ke kami,’’ katanya.  

Menurut Amir, masih ada beberapa persoalan yang dirasa ambigu dari penerbitan SP3 ke empat pejabat. Mereka adalah Soewadji (kala itu menjabat asisten I); Venly Tomi Nicolas (kala itu kepala dinas perindustrian dan perdagangan); Eko Wuryanto (kabag pemerintahan desa); serta Awang Arifaini Rudin (kasi industri logam dan pangan disperindag). 

Yang paling mencolok, kata dia, yakni dalam permohonan jaksa menerbitkan SP3 karena tidak ada cukup bukti. Padahal, posisi saat itu mereka sudah ditahan lebih dari sebulan. 

Sedangkan untuk menentukan status tersangka dan dilakukan penahanan cukup memiliki dua alat bukti permulaan yang kuat. 

‘’Kami menilai ada sesuatu yang tidak beres dalam proses tersebut,’’ ujarnya. 

(mn/cor/sib/sib/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia