Rabu, 21 Nov 2018
radarmadiun
 
icon featured
Ngawi

Bongkar Usulan Baperjakat, Kanang Pastikan Mutasi Pejabat

Kamis, 19 Oct 2017 15:30 | editor : Budhi Prasetya

Bupati Kanang

Bupati Ngawi Budi ‘’Kanang’ dalam salah satu kegiatan dinas beberapa waktu lalu.  (Dokumentasi/Radar Ngawi)

NGAWI – Terjawab sudah teka - teki kabar mutasi di lingkungan Pemkab Ngawi. Ini setelah Bupati Ngawi Budi ’Kanang’ Sulistyono memastikan gerbong mutasi direncanakan pekan ketiga bulan ini. 

Sebelumnya, santer beredar jika mutasi pejabat bakal dilaksanakan sekitar tanggal 16 atau 17 Oktober, sebelum bupati berangkat umrah. ’’Minggu depan dipastikan (mutasi, Red),’’ ujar bupati kepada Jawa Pos Radar Ngawi. 

Dia mengaku memang sudah menerima draft usulan yang disampaikan tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat). Pun tidak semua nama dalam usulan itu diterima. 

Kanang sengaja mengubah susunan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Sayangnya, dia belum mau buka-bukaan terkait alasan tak sejalan dengan usulan baperjakat. 

’’Hampir semua instansi akan diisi,’’ tegasnya. 

Kanang mengatakan, proses yang akan dijalankan pekan depan hanya berupa rotasi jabatan tanpa promosi. Pertimbangannya, ada proses assessment yang harus dilalui untuk calon pejabat jika akan menaikkan eselonnya. 

Kanang menambahkan, dirinya sudah menyiapkan jadwal rentan dua bulan terakhir sebelum tutup buku. Dia meminta proses assessment segera dilakukan. Mengingat proses penyusunan anggaran tahun depan sudah dimulai. 

’’Jangan sampai dinas menyusun anggaran saat pejabatnya masih kosong,’’ tuturnya. 

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari banyaknya organisasi yang tidak berjalan maksimal, khususnya terkait penyusunan program dan anggaran. 

Apa yang disampaikan itu bukan tanpa sebab. Seperti yang terjadi pada tahun anggaran berjalan seperti saat ini. Banyak kepala OPD mengeluhkan program yang tidak sesuai dengan anggaran tersedia. 

Pun ada juga anggaran yang tersedia lebih kecil dari kebutuhan biaya program kerja. Sehingga, OPD kesulitan merealisasikan program, dan harus menunggu saat anggaran perubahan. 

’’Kami tidak ingin terulang lagi yang seperti ini,’’ bebernya.

Kasus lainnya juga ditemukan kala ada instansi yang memiliki biaya tinggi. Namun pejabat terkait tidak mengerti apa yang akan direalisasikan. Alhasil, anggaran yang sudah tersedia terancam jadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). 

Untuk mengatasi hal tersebut, Kanang mengatakan pejabat yang akan mengisi kursi nakhoda OPD nanti harus mengikuti proses perencanaan, penyusunan, program maupun bujet anggarannya. 

’’Supaya semuanya efektif, harus seperti itu,’’ tegas orang nomor satu di Ngawi ini.

(mn/ian/sib/sib/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia