Rabu, 23 Jan 2019
radarmadiun
icon featured
Mejayan

Permasalahan Tanah Jadi Perhatian Serius Jokowi 

07 November 2017, 13: 21: 21 WIB | editor : Budhi Prasetya

Jokowi

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertifikat tanah kepada salah seorang warga dalam kunjungan ke Kabupaten Madiun, kemarin (6/11)  (R.Bagus Rahadi/Radar Madiun)

MEJAYAN - Permasalahan kepemilikan tanah seolah menjadi problem nasional. Bagaimana tidak, dalam kunjungannya ke penjuru negeri, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kerap mendengar keluhan warga masalah tanah. 

Maklum, tanah yang tidak memiliki sertifikat rentan sengketa. Hal ini sontak menarik perhatian Jokowi.  Terlebih, keluhan sama kerap diterima saat menggelar kunjungan kerja (kunker) mulai Sabang hingga Merauke. 

‘’Karena apa? Karena masyarakat belum pegang sertifikat,’’ katanya dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Alun-Alun Rekso Gati Mejayan, Senin (6/11).

Sengketa tanah tak jarang memunculkan konflik sosial. Mulai antarindividu, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan badan usaha milik negara (BUMN), hingga masyarakat dengan pihak swasta. 

‘’Kalau sudah pegang (sertifikat, Red) kan enak,’’ ujarnya.

Permasalahan mulai runyam saat oknum tak bertanggung jawab memanfaatkan masyarakat yang tidak memiliki sertifikat atas tanahnya. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan bagi masyarakat saat permasalahan tersebut berujung di meja pengadilan. 

‘’Nggak ada lagi sengketa-sengketa,’’ tegas Jokowi. 

Menyikapi permasalahan klasik tersebut, pemerintah pusat memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menerbitkan 5 juta sertifikat. 

Tahun depan meningkat menjadi 7 juta dan ditingkatkan menjadi 9 juta sertifikat pada 2019. ‘’Saya perintahkan, Jatim 2023 semua (warga, Red) pegang sertifikat,’’ serunya.

Jokowi pun menginstruksikan Gubernur Jatim Soekarwo beserta seluruh bupati dan wali kota untuk membantu menyelesaikan target tersebut. Pegawai kantor BPN juga harus kerja siang malam. 

Sebab, di Indonesia terdapat 126 juta bidang tanah, namun baru sekitar 46 juta yang bersertifikat. Jika tidak ditarget dan bekerja siang malam, maka butuh waktu hingga 100 tahun agar tanah tersebut bersertifikat. 

‘’Kantor BPN jika diperintah juga rampung. Diberi target dan diawasi terus,’’ ungkapnya.

Bukan hanya menjadi bukti kepemilikan tanah, sertifikat juga dapat dipakai sebagai jaminan di bank. Jokowi mempersilakan warga untuk melakukan hal tersebut asal digunakan untuk hal yang produktif. 

Misalnya saja untuk modal kerja dan investasi. Namun, warga juga harus cerdas mengalkulasi angsuran di setiap bulannya. Jika tidak bisa mencicil setiap bulan, sebaiknya warga tidak menjadikan jaminan di bank. 

‘’Kalau tidak, disimpan baik-baik,’’ ujarnya.

(mn/bel/sib/sib/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia