Rabu, 21 Nov 2018
radarmadiun
 
icon featured
Kota Madiun

Jokowi Sebar 1.662 Beslit, Petani Boleh Garap Hutan 35 Tahun

Rabu, 08 Nov 2017 13:00 | editor : Budhi Prasetya

jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berdialog dengan salah satu warga  penerima IPHPS dan SK kulin KK di kawasan hutan RPH Wungu Desa Dungus, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun (Bagas Bimantara/Radar Madiun )

MADIUN – Bukan lagi zamannya membalak hutan atau ladang berpindah. Sebab, satu kepala keluarga (KK) kini berhak menggarap hutan seluas dua hektare dengan jangka waktu 35 tahun. Syaratnya, pegang izin pemanfaatan hutan dan pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat penasaran dengan pelaksanaan program perhutanan sosial itu hingga, Senin (6/11) sengaja turun gunung ke petak 292 b RPH Wungu di Desa Dungus, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. 

‘’Sudah seminggu ini terus menerus saya cek (program perhutanan sosial, Red) di empat lokasi berbeda,’’ kata Jokowi.

petani penggarap hutan

Sejumlah petani tersenyum gembira usai menerima IPHPS dan SK Kulin KK dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (6/11) (Bagas Bimantara/Radar Madiun)

Mantan wali kota Solo dan gubernur Jakarta itu kemarin menyerahkan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) dan SK pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan (SK kulin KK) kepada 1.662 KK. 

Beslit (surat keputusan/SK) itu untuk para petani hutan di Kabupaten Madiun, Tulungagung, dan Tuban. Total lahan yang boleh digarap seluas 2.890,65 hektare.  

‘’Selama pegang itu (IPHPS dan SK kulin KK), petani bisa aman dan tenang. Tugasnya tinggal kerja keras agar lahan bermanfaat menyejahterakan,’’ terangnya.

Menurut dia, petani hutan selama ini menggarap lahan Perhutani hanya berbekal izin yang harus diperpanjang setiap tahun. Presiden berharap lahan hutan ribuan hektare yang dipinjampakaikan selama 35 tahun itu ditanami tanaman produktif. 

‘’Bisa saja tahun depan saya kembali ke Dungus untuk cek bagaimana hasilnya,’’ tegasnya.  

Sementara itu, Menteri LH Siti Nurbaya Bakar menyebut perhutanan sosial menjadi bagian program Nawacita Jokowi. Program populis ini sudah dirancang jauh-jauh hari di rumah transisi sebelum Jokowi menduduki kursi presiden. 

Pemerintah memproyeksikan 12,7 juta hektare lahan hutan diserahkan pengelolaannya kepada para petani. Belasan juta hektare hutan itu masuk corrective action lantaran lahannya tidak tergolong produktif bagi Perhutani. 

‘’Banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan tanah hutan sebagai akses produksi pertanian,’’ ujarnya.

Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno memerinci tiga hal yang menjadi kunci pemerataan ekonomi bagi para petani. Yakni, lahan, kesempatan usaha, dan keterampilan. 

Kata Siti, ketika akses lahan sudah dimiliki, pemerintah juga harus mendorong petani mampu mengembangkan usaha. Nah, BUMN ambil bagian melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) yang siap mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR). 

Di Jatim, PT Bank Negara Indonesia yang mendapat tugas. ‘’Potensi penyaluran KUR bagi 587 petani penggarap tercatat sebesar Rp 2,19 miliar,’’ terangnya.

Fasilitas KUR, lanjut Rini, akan dicairkan dalam bentuk kartu tani yang terkoneksi dengan database kelompok tani (poktan). Bersamaan itu, BUMDes ikut diberdayakan membantu verifikasi dan seleksi calon penerima kredit  lewat kerja sama dengan Perum Bulog. 

‘’Yang jadi harapan adalah peningkatan kesejahteraan hidup para petani,’’ tandasnya.

(mn/naz/sib/sib/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia