Rabu, 21 Nov 2018
radarmadiun
 
icon featured
Kota Madiun

Rekrut Harian Lepas Jurus Jitu Pemkot Atasi Krisis Pegawai

Jumat, 10 Nov 2017 16:35 | editor : Budhi Prasetya

ASN Pemkot Madiun seusai mengikuti kegiatan dinas beberapa waktu lalu

ASN Pemkot Madiun seusai mengikuti kegiatan dinas beberapa waktu lalu (Bagas Bimantara/Radar Madiun)

MADIUN – Pemkot Madiun mengklaim kekurangan 1.000 pegawai hingga terpaksa merekrut honorer dan tenaga harian lepas (THL). Upaya ini jadi solusi atas moratorium (penghentian) rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) yang sampai sekarang masih berlaku. 

Rekrutmen honorer dan THL itu sempat disorot Fraksi PDIP dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. 

‘’Mereka (tenaga harian lepas, Red) dibutuhkan pada saat kegiatan atau program tertentu. Kalau situasinya kami butuh, ya mau tidak mau harus direkrut,’’ kata Sekda Maidi, Selasa (7/11).

Maidi menyebut moratorium penerimaan ASN yang diberlakukan sejak 2011 lalu menjadi ganjalan pemkot untuk merekrut pegawai baru. 

Padahal, organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemkot butuh personel yang kompeten untuk menjalankan kegiatan atau program tertentu. 

‘’Solusi masalah ini ya THL. Kan tidak bisa kalau kebutuhan tenaga dengan spesifikasi tertentu yang kompeten di bidangnya,’’ tegas sekda.

Pemkot sekarang ini, lanjut Maidi, mempekerjakan 30 THL yang tersebar di sejumlah OPD. Nah, THL beda dengan tenaga kontrak atau honorer. 

Tenaga kontrak direkrut berdasarkan surat keputusan (SK) yang diteken wali kota. Sedangkan SK yang dipegang THL cukup ditandatangani kepala OPD. 

‘’Prinsipnya, mereka dibutuhkan pada kegiatan atau program tertentu dari OPD,’’ ungkapnya.

Maidi menyebut OPD-lah yang bertanggung jawab atas perekrutan THL. Namun, kebutuhan tenaga spesifik itu harus dikonsultasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Tanpa lampu hijau dari BKD, rekrutmen tidak dapat dilakukan. 

‘’OPD yang mengetahui kebutuhan personel, tapi harus sesuai standar yang ditetapkan,’’ terangnya.

Selain itu, imbuh dia, THL bekerja sesuai durasi program atau kegiatan. Ketika program atau kegiatan itu selesai, maka perjanjian kerja antara OPD dan THL langsung putus. Masa kerja mereka dapat lebih dari setahun jika program berkelanjutan. 

‘’Maka dari itu, pengangkatan THL pakai SK dari kepala OPD karena benar-benar tahu kebutuhan setiap tahun anggaran,’’ paparnya.

Bagaimana sistem upah THL? Kata Maidi, THL idealnya diupah setiap hari sesuai sebutannya. Namund alam praktiknya, antara OPD dan THL boleh membuat kesepakatan soal kapan upah diberikan. 

Bisa seminggu sekali atau setiap bulan. Nominal upah THL mengacu standar upah minimum kota (UMK). ‘’Ya sesuai UMK dulu lah,’’ jelasnya.

Upah para THL diambilkan dari pos biaya kegiatan atau program tertentu. Bukan lewat belanja langsung. Sebab, THL direkrut untuk membantu kelancaran program atau kegiatan OPD. 

‘’Anggaran kebutuhan personel dengan kompetensi spesifik masuknya di program atau kegiatan. Tidak dalam pos sendiri,’’ papar Maidi. 

Sementara itu, Wali Kota Sugeng Rismiyanto (SR) memilih tidak berkomentar banyak tatkala disodori pertanyaan seputar THL. Kata SR, wewenang perekrutan THL itu ada di masing-masing OPD. Wali kota tidak mengurusi hal itu. 

‘’Tanyakan ke sekda (Maidi) atau OPD. Yang ngurusi itu OPD, bukan saya’’ ujarnya sambil buru-buru masuk ke mobil dinas AE-1 yang menjemputnya di Balai Kota Madiun, Selasa sore (7/11) lalu. 

(mn/naz/sib/sib/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia