Rabu, 21 Nov 2018
radarmadiun
 
icon featured
Magetan

Bayar Mahal, Wisatawan Telaga Sarangan Diberi Bonus Bau Sampah

Minggu, 25 Mar 2018 10:45 | editor : Budhi Prasetya

telaga sarangan magetan

BONUS WISATA : Salah seorang anggota DPRD yang melakukan sidak termpaksa menutup hidung saat berada di TPS Sarangan dalam sidak kemarin (Andi Chorniawan/Radar Magetan )

MAGETAN – Sikap hati - hati ditunjukkan DPRD Kabupaten Magetan dalam menyikapi rencana amandemen kedua Peraturan Daerah (Perda) 2/2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang disorongkan pemkab. 

Panitia khusus (pansus) DPRD setempat memilih menggelar inspkesi mendadak (sidak)  Jumat (23/3) kemarin. Sepuluh anggota dewan sengaja  ramai - ramai berkunjung ke telaga Sarangan. 

Ini terkait pemberlakuan tarif retribusi selangit awal tahun lalu yang dinilai tak sebanding dengan fasilitas yang diberikan ke pengunjung. ‘’Jangan hanya mengenjot PAD, tapi pikirkan fasilitas pengunjung,’’ kata ketua Pansus Dwi Ariyanto.  

Dwi langsung menohok lima organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkup pemkab Magetan terkait besaran alokasi pengembangan fasilitas di icon daerah yang bersumber dari retribusi. 

Sebab, tahun lalu Sarangan menyumbang retribusi Rp 8 miliar. Besarnya pendapatan itu tak berbanding lurus dengan penataan dan pengembangan telaga Pasir ini. 

Agar tak setengah dalam mengembangkannya, Dwi meminta pemkab mengandeng arsitek ternama untuk redesain Sarangan. 

‘’Banyak potensi yang dapat digali, lebih efektif dan rencana pembangunan ke depannya lebih jelas,’’ ujarnya.

Pantauan Jawa Pos Radar Magetan, kedatangan 10 anggota DPRD membuat lima OPD di pemkab kelabakan. Pejabat dari dinas pariwisata dan kebudayaan (Disparbud), dinas lingkungan hidup (DLH), Bappeda Litbang, Satpol PP, dan bagian hukum, langsung diberondong beragam pertanyaan. 

Sayang, eksekutif tak mampu menjawab seluruh pertanyaan yang disampaikan. ‘’Kelanjutan pembahasan akan dijadwalkan oleh pansus. Nanti juga mengundang perwakilan pelaku jasa dan usaha di Sarangan,’’ papar Ketua Komisi B Suratman.

Suratman mengatakan tiga sarana dan prasarana dinilai tak sebanding dengan kenaikan tarif 130 persen untuk dewasa dan Rp 9 ribu untuk tarif retribusi bagi anak-anak. Sebab, sistem pemungutan retribusi masuk masih manual alias belum menerapkan e-ticketing. 

Padahal pemkab sesumbar pemberlakuan pada Januari. Wisatawan juga kena bau busuk sampah di tempat pembuangan sampah (TPS) Sarangan. Selain itu, penataan Sarangan masih menyisakan pedagang kaki lima (PKL) membelakangi keindahan telaga. 

‘’Sudah bayar mahal, sampai Sarangan bau sampah. Ini harus dievaluasi,’’ katanya

Tak hanya itu, penataan Sarangan masih penuh cela. Sebab, wakil rakyat disuguhi dua papan penanda parkir di lahan kosong yang diklaim PKL. Papan pertama ditancapkan pada tanah dan satu lainnya menempel di pohon. 

Sejumlah anggota dewan langsung menunjuk kedua papan tersebut dan memotretnya. Kadisparbud Siran langsung mengambil langkah seribu dengan mencabut satu diantaranya dan membuangnya ke TPS. 

‘’Tinggal papan dipaku bertuliskan warung sate yang belum,’’ tegas Suratman menanggapi aksi Siran. 

Suratman mengatakan hasil komunikasi dengan pelaku usaha Sarangan, hampir tidak pernah terlihat keberadaan satpol PP melakukan penertiban. Hal itu dinilai menjadi biang semerawut hingga muncul PKL liar . Selain itu, wisatawan juga terganggu dengan aroma tidak sedap di sekitar TPS. 

‘’Karena statusnya TPS tentu ada pengambilan sampah secara kontinyu dari petugas DLH agar tidak menumpuk,’’ ujarnya. 

Kadisparbud Siran menjelaskan, proses pengembangan telaga Sarangan sudah berjalan. Bertahap pihaknya mulai merealisasikannya. Misalnya, melanjutkan pembangunan paving dilingkar telaga yang ditarget selesai tahun ini. 

Serta menyediakan fasilitas umum berupa toilet dengan standar bandara. Tak hanya itu, pihaknya sudah mulai menertibkan PKL, membelakangi telaga. ‘’Beberapa ada gerobak yang dibalik. Itu sudah ditinggal pemiliknya dan tinggal memindahkan saja,’’ klaimnya.  

Terkait dengan pemberlakuan e-ticketing, kata dia sudah mulai berjalan dengan menyediakan portal dan menyediakan satu mesin. Stakeholder juga sudah dikumpulkan untuk memulai pelaksanaannya. 

Namun, pada Februari, ada penyuluhan dari Kemendagri bahwa proses penarikan non-tunai berbasis online harus menggadeng perbankan. ‘’Masih kami bahas dengan pihak bank,’’ imbuhnya. 

Sementara, Plt Kasatpol PP Chanif Tri Wahyudi mengklaim tidak adanya aksi penertiban bukan berarti pihaknya tidak peduli. Menurutnya, penertiban hal yang mudah dilakukan, asal ada lokasi penganti untuk menampung PKL. Sebab, PKL tidak jera ketika sudah ditertibkan. 

‘’Mereka akan kembali lagi berjualan,’’ katanya. 

Nah, satpol PP memilih untuk mencarikan solusi relokasi untuk berjualan. Pencarian iu perlu diskusi dengan dengan kelompok jasa usaha Sarangan dan dinas terkait. Korps penegak perda bakal bertindak jika ada yang membandel berjualan ketika sudah disediakan tempat khusus. 

‘’Kami tentukan dulu titik mana yang boleh dan tidak untuk dibuat jualan,’’ jelasnya.

Plt Kepala DLH Agung Lewis mengaku siap membersihkan sampah di TPS Sarangan. Dia menyebut penanganan sampah sempat terkendala karena kekurangan tenaga kebersihan. Sedangkan proses lelang jasa petugas harian lepas (THL) masih berjalan. 

‘’Tapi kini lelang sudah selesai. Kami siap untuk membersihkan,’’ pungkasnya. 

(mn/jpr/sib/sib/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia