Rabu, 21 Nov 2018
radarmadiun
 
icon featured
Hukum & Kriminal

Kajati Rekomendasi SP3 Pungli PTSL Ngunut

Kamis, 05 Apr 2018 19:39 | editor : Wawan Isdarwanto

JALAN KELUAR : Kajati Jatim Maruli Hutagalung saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Kejari Ponorogo

JALAN KELUAR : Kajati Jatim Maruli Hutagalung saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Kejari Ponorogo (Asta Yanuar/Radar Ponorogo)

KOTA – Janji Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo memungkasi kasus dugaan pungutan liar (pungli) program pendaftaran tanah sistem lengkap (PTSL) di Desa Ngunut, Babadan, dengan happy ending bakal terealisasi. Bahkan, itu disampaikan langsung Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim Maruli Hutagalung.

Kemarin (4/4) kajati memang melakukan kunjungan kerja ke Kejari Ponorogo. Dia mempertimbangkan program PTSL di Ponorogo harus tetap berjalan. Apalagi, Paguyuban Kepala dan Perangkat Desa (PKPD) Ponorogo mengancam mengembalikan program tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). ‘’(Penyidikan) dihentikan. Jadi, SP3 harus dikeluarkan,’’ kata Maruli.

Selanjutnya, kata dia, para tersangka dilimpahkan ke aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk dibina. Namun, apabila mereka kedapatan kembali melakukan perbuatan serupa tanpa dilandasi aturan jelas, pihaknya berhak menindak. ‘’Sudah ada berita acara penyerahan para tersangka itu ke APIP,’’ ujar Maruli.

Dia mengungkapkan, langkah ini ditempuh untuk menjaga kondusivitas Ponorogo semata. Selain itu, agar program PTSL yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tersebut tidak tersendat. Sebab, pasca-operasi tangkap tangan (OTT) pungli program PTSL itu, seluruh kepala dan perangkat desa se-Ponorogo takut menjalankan program nasional tersebut. ‘’Secepatnya APIP harus membina kepala desa. Agar mereka tidak takut dan gaduh. Kalau gaduh nanti bisa gagal program pemerintah ini,’’ ujarnya. 

Apalagi, lanjut Maruli, sebelumnya sudah ada memorandum of understanding (MoU) antara pemkab, polres, dan kejaksaan terkait pelaksanaan program PTSL di Ponorogo. Dalam MoU tersebut disebutkan, jika ada pengaduan menyangkut program itu, lebih dulu dikoordinasikan lintas sektor. ‘’Awalnya harus diserahkan ke APIP. Dari situ nanti kajari akan berkoordinasi dengan bupati,’’ bebernya. 

Atas statemen tegas berisi rekomendasi dari kajati tersebut, mau tidak mau Kejari Ponorogo bakal mencabut status tersangka Kepala Desa Ngunut HS, Plt Sekdes AF, dan ketua pokmas FS. Pun bakal dikuatkan dengan diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus tersebut.

Sebelumnya penyidik kejari menahan ketiganya lantaran terjaring OTT pungli biaya program PTSL pada Rabu (28/3). Selang satu pekan kemudian, kejari membebaskan mereka menyusul adanya surat permohonan penangguhan penahanan dari DPRD Ponorogo dan  keluarga, Selasa lalu (3/4). (her/c1/sat)

(mn/jpr/isd/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia