Rabu, 21 Nov 2018
radarmadiun
 
icon featured
Mejayan

Proyek Tol Kelar, Usaha Tambang Terancam Gulung Tikar

Sabtu, 07 Apr 2018 05:00 | editor : Budhi Prasetya

SEPI : Berakhirnya pengerjaan sejumlah proyek besar di wilayah Kabupaten Madiun turut memberikan dampak bagi pengusaha tambang khususnya galian C. 

SEPI : Berakhirnya pengerjaan sejumlah proyek besar di wilayah Kabupaten Madiun turut memberikan dampak bagi pengusaha tambang khususnya galian C.  (Dok/Radar Madiun )

MADIUN - Selesainya pembangunan tol Klitik-Wilangan otomatis menghentikan aktivitas pasokan material untuk megaproyek nasional. Dari 11 penambang, hanya tersisa Nuryasin di Bader, Dolopo yang masih beroperasi. 

‘’Tak ada lagi proyek besar, semua nyaris gulung tikar,’’ urai Suryanto. 

Menurut Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun itu, para penambang tak lagi memproduksi sejak Januari. 

Selain habis kontrak dengan Tol Klitik-Wilangan, double track KA Jombang-Madiun pun sudah masuk tahapan pemasangan rel. Di Pusat Pemerintahan (Puspem) Mejayan juga tak ada lagi pekerjaan berskala jumbo. 

‘’Jadi, tak ada lagi yang membeli material dalam jumlah besar,’’ terangnya.

Pun, seorang penambang yang masih bertahan sebatas melayani pembelian dalam jumlah kecil seperti perorangan saja. Tak ada jaminan ada pembeli di setiap harinya. 

Tutupnya lokasi-lokasi tambang itu juga terpengaruh cuaca. Lantaran hujan selalu mengguyur sedari awal tahun lalu. 

‘’Setiap hujan tidak bisa produksi,’’ tegasnya.

Ini menjadi sinyal buruk bagi pendapatan asli daerah (PAD). Sementara Rp 700 juta pendapatan di tahun lalu masih menyisakan piutang Rp 70,59 juta. Artinya, penambang baru menyetor pajak Rp 629,4 juta. 

‘’Penambang sudah berjanji melunasi akhir Maret lalu. Namun, sejauh ini kami belum menerima konfirmasi dari Bapenda (badan pendapatan daerah),’’ urainya.

Namun, lantaran tambang galian C itu sudah tak beroperasi, DPMPTSP merasa kesulitan menagih kekurangan target pendapatan di tahun lalu. Sementara tunggakan yang terus berjalan itu juga dikenai denda. 

Sadar potensi pendapatan susut drastis, DPMPTSP mengajukan penurunan dari target Rp 900 juta di tahun ini. ‘’Sulit. Tahun lalu saja banyak yang menunggak, apalagi sekarang banyak yang tutup,’’ imbuhnya. 

Tak tanggung-tanggung, DPMPTSP meminta diskon hingga 33,33 persen. Ujung tombak perizinan dan penanaman modal itu hanya berani pasang target setoran Rp 300 juta. Disetujui-tidaknya usulan itu, dari asistensi bersama Bapenda masih belum mendapatkan jawaban. 

‘’Target yang diberikan sudah tidak relevan,’’ pungkasnya.

(mn/bel/sib/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia