Rabu, 21 Nov 2018
radarmadiun
 
icon featured
Hukum & Kriminal

DPC PDI-P Kota Madiun Siap Ladeni Gugatan SM

Sabtu, 28 Apr 2018 05:00 | editor : Budhi Prasetya

konflik PDIP Madiun

BUKTI: Ketua DPC PDI-P Kota Madiun Djatmiko Raya Saputra alias Kokok Raya menunjukkan SK DPP terkait pemecatan dan penggantian antar waktu SM, Jumat (27/4). (Bagas Bimantara/Radar Madiun )

MADIUN – Supiyah Mangayu Hastuti alias SM boleh saja melayangkan gugatan, namun upaya hukum itu tak serta merta membuat pimpinan pimpinan DPC PDI Perjuangan Kota Madiun. 

Djatmiko Raya Saputra alias Kokok Raya, Ketua DPC PDI-P setempat justru menganggap enteng gugatan mantan kader partai berlogo kepala banteng itu. Mantan wali kota itu menyatakan siap meladeni proses hukum sesuai diminta SM. 

Alasannya, proses pemecatan dan penggantian antar waktu (PAW) SM yang dulunya anggota PDI-P sudah diklaim sesuai AD-ART partai. 

’’Sesuai keluarnya surat keputusan (SK) dari DPP, Supiyah (SM) itu sudah bukan lagi anggota partai,’’ tegas Kokok Raya kepada Jawa Pos Radar Madiun, Jumat (27/4).

Kokok Raya mengungkapkan proses pelanggaran kode etik SM tidak diambil sembarangan. Bahkan, sudah dilakukan sejak lama dan taat prosedur. 

Usai Badan Kehormatan (BK) DPRD mengeluarkan rekomendasi pemecatan terhadap SM dan Endang Wahyuningrum (EW) pada 2016, pihak DPC pun menindaklanjuti pada 12 Juli 2017. 

BK DPC PDIP mengklarifikasi SM secara langsung perihal kasus penipuan rekrutmen pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu. ’’Itu pun kali kedua, pemanggilan kali pertama dia tidak datang,’’ ujarnya.

Saat diklarifikasi, BK menyimpulkan SM telah melanggar kode etik dan patut diganjar sanksi organisasi. Sikap DPC atas hasil klarifikasi kemudian diteruskan pada BK di tingkat DPD dan DPP. 

’’Kalau katanya DPP harus juga mengklarifikasi, ya tidak mungkin. Adanya BK di tiap tingkatan dari DPP, DPD, dan DPC itu ya untuk menyelesaikan persoalan di tingkatan masing-masing. Ngapain diadili pusat,’’ ujarnya.

Keluarnya SK DPP PDI-P nomor 327/KPTS/DPP/IV/2018 tertanggal 9 April lalu merupakan output pemrosesan pelanggaran SM. Dari tingkat DPC sampai DPP. Dan, menurut Kokok Raya, telah sesuai AD-ART partai. 

Pun surat yang diteken Ketum Megawati Soekarnoputri itu juga menegaskan jika SM per tanggal diterbitkannya surat, sudah tidak lagi berstatus sebagai anggota PDIP. 

’’Di SK itu juga tertera jika Supiyah tidak boleh lagi melakukan kegiatan atau menduduki jabatan mengatasnamakan PDI-P,’’ beber Kokok Raya.

(mn/naz/sib/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia