MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Keterbukaan informasi publik menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Hal itu diungkapkan oleh Suko Widodo, pakar komunikasi Universitas Airlangga. Menurutnya, seluruh badan publik harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya melalui keterbukaan informasi dan membuka saluran partisipasi bagi masyarakat.
‘’Karena fungsi informasi publik itu untuk kepentingan publik (masyarakat) bukan bagi pemerintah maupun pejabat,’’ katanya dalam acara penguatan peran strategis humas pemerintah daerah dalam komunikasi krisis di masa pandemi Covid-19 di GCIO, Senin (12/4).
Suko menjelaskan, diperlukan strategi komunikasi untuk menjawab tantangan tersebut. Seperti pejabat fungsional di bidang hubungan masyarakat (humas) mesti rajin turun menanyakan kepada masyarakat. Mulai dari apa yang dirasakan dan informasi yang dibutuhkan. ‘’Dengan begitu nanti bisa dirancang komunikasi yang cocok sesuai kebutuhan masyarakat,’’ ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, penting bagi pejabat di bidang humas memastikan hak menerima informasi bagi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Sebab, menurut Suko, transparansi pemerintah di era digital sangat dibutuhkan. Sehingga, masyarakat bisa tetap percaya pada kinerja pemerintah. ‘’Semestinya apa yang disampaikan oleh pak wali kota (Maidi) terkait transparansi mesti diikuti dan diterapkan semua organisasi perangkat daerah (OPD),’’ terang Suko.
Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan perlunya penguatan peran pejabat pengelola informasi yang ada di setiap badan publik. Penguatan dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi digital serta media baru dan dengan melakukan edukasi literasi digital kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat membedakan mana berita yang akurat dan mana yang tidak. ‘’Hal ini diperlukan untuk menangkal atau setidaknya meminimalisir maraknya hoax atau berita bohong di masyarakat saat pandemi,’’ tegas Maidi.
Dia juga menekankan pentingnya akselerasi peningkatan pengetahuan mengenai keterbukaan informasi publik melalui inovasi. Tujuannya agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan bidangnya masing-masing. ‘’Saya juga berharap adanya terobosan baru dan berbagai inovasi strategis dari masyarakat untuk peningkatan pembangunan. Bila perlu dikritik kalau memang ada kebijakan yang kurang tepat,’’ terang mantan Sekda Kota Madiun itu. (her/adv)
MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Keterbukaan informasi publik menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Hal itu diungkapkan oleh Suko Widodo, pakar komunikasi Universitas Airlangga. Menurutnya, seluruh badan publik harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya melalui keterbukaan informasi dan membuka saluran partisipasi bagi masyarakat.
‘’Karena fungsi informasi publik itu untuk kepentingan publik (masyarakat) bukan bagi pemerintah maupun pejabat,’’ katanya dalam acara penguatan peran strategis humas pemerintah daerah dalam komunikasi krisis di masa pandemi Covid-19 di GCIO, Senin (12/4).
Suko menjelaskan, diperlukan strategi komunikasi untuk menjawab tantangan tersebut. Seperti pejabat fungsional di bidang hubungan masyarakat (humas) mesti rajin turun menanyakan kepada masyarakat. Mulai dari apa yang dirasakan dan informasi yang dibutuhkan. ‘’Dengan begitu nanti bisa dirancang komunikasi yang cocok sesuai kebutuhan masyarakat,’’ ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, penting bagi pejabat di bidang humas memastikan hak menerima informasi bagi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Sebab, menurut Suko, transparansi pemerintah di era digital sangat dibutuhkan. Sehingga, masyarakat bisa tetap percaya pada kinerja pemerintah. ‘’Semestinya apa yang disampaikan oleh pak wali kota (Maidi) terkait transparansi mesti diikuti dan diterapkan semua organisasi perangkat daerah (OPD),’’ terang Suko.
Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan perlunya penguatan peran pejabat pengelola informasi yang ada di setiap badan publik. Penguatan dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi digital serta media baru dan dengan melakukan edukasi literasi digital kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat membedakan mana berita yang akurat dan mana yang tidak. ‘’Hal ini diperlukan untuk menangkal atau setidaknya meminimalisir maraknya hoax atau berita bohong di masyarakat saat pandemi,’’ tegas Maidi.
Dia juga menekankan pentingnya akselerasi peningkatan pengetahuan mengenai keterbukaan informasi publik melalui inovasi. Tujuannya agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan bidangnya masing-masing. ‘’Saya juga berharap adanya terobosan baru dan berbagai inovasi strategis dari masyarakat untuk peningkatan pembangunan. Bila perlu dikritik kalau memang ada kebijakan yang kurang tepat,’’ terang mantan Sekda Kota Madiun itu. (her/adv)
