alexametrics
24.1 C
Madiun
Thursday, May 26, 2022

DPRD Kota Madiun Paripurnakan Dua Perda Promasyarakat

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Warga Kota Madiun tidak boleh ada yang kelaparan. Karenanya, dewan menginisiasi Raperda Ketahanan Pangan dan Gizi. Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan juga ditetapkan kemarin (19/11). Dua produk hukum itu berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan, Raperda Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan inisiatif DPRD Kota Madiun. Sementara Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPK) 2020-2035 merupakan usulan eksekutif. ‘’Dua raperda yang disahkan hari ini (kemarin, Red) memberikan makna luas untuk kepentingan masyarakat Kota Madiun,’’ kata Istono selaku pimpinan rapat paripurna.

Dalam pemandangan umum terhadap raperda tentang RIPK 2020-2035, seluruh fraksi menerima dan menyetujui. Legislatif menyarankan tiga poin penting. Pertama, berlakunya perda ini perlu disusuli penyusunan peraturan wali kota (perwal). Paling lama tiga bulan sejak ditetapkan. Kedua, eksekutif harus menyosialisasikannya agar stakeholder dapat memahami substansi raperda serta implementasinya bagi masyarakat. Terakhir, tataran pelaksanaannya dapat berlangsung efektif, terpadu, sistematis, terarah, dan terkoordinasi. ‘’Harapannya seluruh pengembangan wisata nanti menginduk dengan perda ini. Ketika sudah ada aturannya, maka bisa menjadi kerangka hingga 2035 mendatang,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Rambah Digitalisasi, Layanan RSUD Sogaten Kini Semakin Inovatif

Wali Kota Maidi menyatakan bahwa raperda ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekaligus mengokohkan ketahanan pangan. Menyediakan pangan yang beraneka ragam serta memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi konsumsi masyarakat. Terutama pangan pokok dengan harga wajar dan terjangkau. Juga, mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi. Sekaligus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi. Serta meningkatkan kesejahteraan petani, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan. Pun melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya di Kota Madiun. ‘’Perda ini akan menjadi pedoman yang akan menjalankan pemerintahan ke depan,’’ tutur Maidi. (kid/c1/fin/her/adv)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Warga Kota Madiun tidak boleh ada yang kelaparan. Karenanya, dewan menginisiasi Raperda Ketahanan Pangan dan Gizi. Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan juga ditetapkan kemarin (19/11). Dua produk hukum itu berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan, Raperda Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan inisiatif DPRD Kota Madiun. Sementara Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPK) 2020-2035 merupakan usulan eksekutif. ‘’Dua raperda yang disahkan hari ini (kemarin, Red) memberikan makna luas untuk kepentingan masyarakat Kota Madiun,’’ kata Istono selaku pimpinan rapat paripurna.

Dalam pemandangan umum terhadap raperda tentang RIPK 2020-2035, seluruh fraksi menerima dan menyetujui. Legislatif menyarankan tiga poin penting. Pertama, berlakunya perda ini perlu disusuli penyusunan peraturan wali kota (perwal). Paling lama tiga bulan sejak ditetapkan. Kedua, eksekutif harus menyosialisasikannya agar stakeholder dapat memahami substansi raperda serta implementasinya bagi masyarakat. Terakhir, tataran pelaksanaannya dapat berlangsung efektif, terpadu, sistematis, terarah, dan terkoordinasi. ‘’Harapannya seluruh pengembangan wisata nanti menginduk dengan perda ini. Ketika sudah ada aturannya, maka bisa menjadi kerangka hingga 2035 mendatang,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Vaksinasi Dosis Ketiga bagi Lansia di Kota Madiun Dimulai Hari Ini

Wali Kota Maidi menyatakan bahwa raperda ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekaligus mengokohkan ketahanan pangan. Menyediakan pangan yang beraneka ragam serta memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi konsumsi masyarakat. Terutama pangan pokok dengan harga wajar dan terjangkau. Juga, mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi. Sekaligus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi. Serta meningkatkan kesejahteraan petani, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan. Pun melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya di Kota Madiun. ‘’Perda ini akan menjadi pedoman yang akan menjalankan pemerintahan ke depan,’’ tutur Maidi. (kid/c1/fin/her/adv)

Most Read

Artikel Terbaru

/