alexametrics
24.2 C
Madiun
Friday, May 20, 2022

WTP Kedelapan Ngawi, Bukti Sinergitas Apik Eksekutif-Legislatif

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Kalangan legislatif Ngawi angkat topi untuk pemkab. Menyusul raihan kali kedelapan berturut-turut opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan teranyar diraih atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2020. ‘’Prestasi yang luar biasa,’’ kata Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar, Senin (31/5).

Menurut Heru, raihan WTP menandakan sinergitas antara lembaganya dengan eksekutif berjalan baik. Prestasi tersebut tidak dapat diraih tanpa ada dukungan legislatif. ‘’Peran legislasi yang bagus dalam penganggaran dan pengawasan,’’ ujarnya.

Kendati demikian, legislator PDI Perjuangan itu meminta pemkab tidak jemawa. Sebab, ada beberapa catatan dari BPK yang perlu diperbaiki. Salah satunya persoalan aset yang belum terinventarisasi dengan baik. Misalnya, aset pemerintah desa berupa tanah untuk bangunan sekolah. Belakangan banyak SD yang mangkrak pasca-regrouping. ‘’Manajemen pengelolaan aset harus diperbaiki untuk bisa mempertahankan predikat WTP tahun depan,’’ tuturnya. (sae/c1/cor/adv)

Baca Juga :  Dewan Janji Upayakan Perpanjangan Pembebasan Retribusi Pedagang Pasar Tradisional

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Kalangan legislatif Ngawi angkat topi untuk pemkab. Menyusul raihan kali kedelapan berturut-turut opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan teranyar diraih atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2020. ‘’Prestasi yang luar biasa,’’ kata Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar, Senin (31/5).

Menurut Heru, raihan WTP menandakan sinergitas antara lembaganya dengan eksekutif berjalan baik. Prestasi tersebut tidak dapat diraih tanpa ada dukungan legislatif. ‘’Peran legislasi yang bagus dalam penganggaran dan pengawasan,’’ ujarnya.

Kendati demikian, legislator PDI Perjuangan itu meminta pemkab tidak jemawa. Sebab, ada beberapa catatan dari BPK yang perlu diperbaiki. Salah satunya persoalan aset yang belum terinventarisasi dengan baik. Misalnya, aset pemerintah desa berupa tanah untuk bangunan sekolah. Belakangan banyak SD yang mangkrak pasca-regrouping. ‘’Manajemen pengelolaan aset harus diperbaiki untuk bisa mempertahankan predikat WTP tahun depan,’’ tuturnya. (sae/c1/cor/adv)

Baca Juga :  Sri Wahyuni Kagumi Produksi Tape dan Batik Paringan

Most Read

Artikel Terbaru

/