Desa/Kecamatan Dolopo menjadi yang pertama di Kabupaten Madiun. Pasalnya di desa ini, mayoritas warganya memilih bekerja di luar negeri. ''Pemahaman tentang aturan keimigrasian sangat penting untuk mencegah perdagangan manusia dan eksploitasi di luar negeri,'' ujar Kepala Kanim Kelas II Non TPI Madiun Andro Eka Putra.
Sebagai tindak lanjut dari inovasi tersebut, Kanim Madiun bersama Pemkab Madiun kembali menyelenggarakan sosialisasi bertajuk Implementasi Desa Binaan Imigrasi dalam Rangka Mewujudkan Pekerja Migran Unggul dan Berwawasan Keimigrasian, di Hotel Aston Madiun, Selasa (23/5).
Kegiatan ini dihadiri Bupati Madiun Ahmad Dawami, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Madiun Imam Nurwedi, serta camat dan kepala desa se-Kabupaten Madiun.
“Ke depan, kami berharap bisa mengembangkan Desa Binaan Imigrasi ini ke seluruh desa di bawah wilayah kerja Kanim Madiun, khususnya di Kabupaten Madiun,'' kata Andro.
''Hal ini juga penting karena untuk membantu tugas dan fungsi kami dalam penerbitan paspor dan pengawasan PMI, serta dalam hal penyampaian informasi keimigrasian,” imbuhnya.
Bupati Madiun Ahmad Dawami mendukung rencana Kanim Madiun dalam memperluas Desa Binaan Imigrasi di daerah setempat. Pasalnya saat ini, Pemkab Madiun juga tengah menggalakkan inovasi yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya, agar menciptakan PMI yang terampil.
“Setiap desa akan diwajibkan memiliki salah satu perangkat desa yang akan menyampaikan informasi keimigrasian kepada warganya dan membantu warga yang ingin menjadi pekerja migran di luar negeri. Terutama dalam memproses permohonan paspor,'' kata bupati. (osi/naz/adv) Editor : Hengky Ristanto