KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Anggaran fantastis digelontorkan Pemkot Madiun untuk pengentasan kemiskinan. Tidak tanggung-tanggung, tahun ini pemkot menyiapkan bujet hingga Rp 300 miliar untuk memutus rantai kemiskinan di daerah setempat.
Wali Kota Madiun Maidi menyebut, anggaran itu merupakan akumulasi dari lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Di antaranya, dinkes-PPKB untuk pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat dan disnaker-KUKM untuk pengembangan UMKM.
Tidak ketinggalan dindik melalui beasiswa dan program laptop gratis serta dinsos-PPPA lewat pemberian bantuan sosial. Sementara, DKPP terkait subsidi pupuk, disperkim rumah tidak layak huni (RTLH). Ada pula anggaran untuk lapak UMKM kelurahan. ‘’Anggaran tahun depan hampir sama,’’ kata Maidi, Jumat (17/12).
Maidi menuturkan, angka kemiskinan Kota Madiun tahun ini menempati urutan ketiga terbawah daerah se-Jawa Timur. Di atas Kota Malang dan Batu. Menurutnya, perlu program terintegrasi untuk memutus mata rantai kemiskinan di Kota Madiun agar dapat menggeser kedua daerah tersebut.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun merilis jumlah penduduk miskin di Kota Madiun tahun ini naik 0,23 ribu jiwa atau 2,66 persen dibanding 2020. Yakni, dari 8,83 ribu menjadi 9,06 ribu. Angka itu berbeda dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) desil I di dinsos-PPPA, yakni 3.754 jiwa. ‘’Kaget angka kemiskinan jadi 9 ribu sekian. Padahal penghitungan kita by name by address 3.700 sekian. Selisih 6 ribu,’’ ujar Maidi.
Dia menjelaskan, perbedaan itu terletak pada jenis data. Data BPS bersifat makro alias mendasar pada survei random. Sedangkan data dinsos-PPPA detail langsung by name by address. Karena itu, Maidi berharap BPS menambah jumlah sampel dalam penghitungan kemiskinan tahun depan.
‘’Ada perbedaan data tidak masalah. Evaluasi sudah disampaikan data random (BPS) ditambah dari sebelumnya 570 menjadi 2.000. Paling tidak 15 persen dari jumlah penduduk tahun depan sehingga hasilnya valid,’’ tuturnya.
Maidi menyebut, angka penduduk miskin berkorelasi dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Artinya, ketika IPM naik otomatis angka penduduk miskin berkurang dan sebaliknya. Namun, angka penduduk miskin tahun ini justru naik meski IPM Kota Madiun meningkat dari 81,25 pada 2020 menjadi 80,91 tahun ini. ‘’Seharusnya IPM tinggi, angka kemiskinan turun. Ini berkorelasi dan pasti, karena berkaitan kesehatan, pendidikan, ekonomi,’’ jelas dia.
Data kemiskinan yang valid, kata Maidi, penting sebagai arah menentukan kebijakan pemerintah. Sekaligus mengundang investor masuk menanamkan modal di Kota Madiun. ‘’Untuk mengambil kebijakan, sementara kami pakai data detail by name by address. Data makro tidak untuk kebijakan karena kira-kira,’’ pungkasnya. (kid/c1/isd/her)
Editor : Hengky Ristanto