Jawa Pos Radar Madiun - Ketegangan geopolitik dan blokade di Selat Hormuz telah sukses memicu krisis energi global.
Imbasnya, sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, hingga Filipina mulai kelimpungan menghadapi fluktuasi harga.
Namun, anomali justru terjadi di Indonesia harga BBM esensial seperti Pertalite dan Pertamax tetap stabil tanpa gejolak berarti.
Sempat muncul kekhawatiran besar bahwa krisis energi ini akan menghantam tepat pada momen krusial musim mudik Lebaran 2026.
Jika itu terjadi, sistem distribusi logistik bisa lumpuh dan memicu ledakan inflasi besar-besaran. Beruntung, skenario buruk tersebut berhasil dihindari.
Menurut catatan JP Morgan, ketahanan energi Indonesia rupanya sangat kokoh di angka 77 persen, menempatkan RI di peringkat ketiga dunia.
Baca Juga: SPPG di Kota Madiun Wajib Lolos Uji Lab dan IKL, Standar MBG Diperketat
Lantas, apa rahasia pemerintah di balik kokohnya harga BBM di Tanah Air?
Melansir analisis dari kreator konten Ferry Irwandi, pemerintah sejatinya telah memasang tiga lapis "bantalan" pelindung agar masyarakat tidak langsung terhantam lonjakan harga pasar global.
Pertama, Strategi Kontrak Jangka Panjang
Pemerintah melalui Pertamina tidak membeli minyak mentah mengikuti harga spot harian yang sedang meroket tak terkendali.
Pembelian dilakukan melalui skema kontrak jangka panjang menggunakan formula harga khusus, seperti Mid Oil Platts Singapore (MOPS).
Kedua, Intervensi Sisa Anggaran Lebih (SAL)
Pemerintah menggunakan cadangan kas negara yang tersisa (SAL) sebagai bantalan kompensasi.
Dengan skema ini, selisih beban kenaikan harga energi global sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, bukan dilimpahkan ke dompet rakyat.
Ketiga, Ketergantungan Kuat pada Batu Bara Lokal
Tingkat diversifikasi energi di Indonesia cukup menyelamatkan. Mayoritas pembangkit listrik di Tanah Air menggunakan pasokan batu bara dari produksi dalam negeri.
Hal ini menekan tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah jika dibandingkan dengan negara lain.
Baca Juga: Polemik Tarif Kapal Selat Malaka: Menkeu Lihat Peluang Cuan, Menlu Tegaskan Langgar UNCLOS
Kendati ampuh menahan guncangan, bantalan fiskal tersebut tentu hanya bersifat sementara. Demi memastikan ketahanan energi jangka panjang, pemerintah harus segera mengambil langkah strategis.
Prioritas utamanya adalah menerapkan skema subsidi tepat sasaran (targeted) agar dana kompensasi tidak lagi bocor ke kelompok masyarakat mampu.
Restrukturisasi program yang membebani APBN juga perlu dilakukan guna melebarkan ruang fiskal negara. Di sektor hulu, optimalisasi cadangan energi wajib diiringi dengan pemanfaatan teknologi mutakhir.
Pemerintah perlu memaksimalkan implementasi Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk memeras sisa minyak dari sumur tua, serta memanfaatkan Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) agar proses pengolahan kilang berjalan jauh lebih efisien.(*)
*Sayiddil Akbar, Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura