Jawa Pos Radar Madiun - Jajaran pimpinan Dewan Ekonomi Nasional baru saja menggelar pertemuan strategis dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Pertemuan yang dihadiri langsung oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan beserta Chatib Basri dan anggota lainnya ini membahas sejumlah isu krusial di bidang ekonomi.
Fokus pelaporan mencakup evaluasi tata kelola program Makan Bergizi Gratis hingga optimalisasi digitalisasi layanan publik melalui teknologi pemerintahan berbasis kecerdasan buatan.
Baca Juga: Curhat Gubernur Maluku Utara di DPR, Sentil Pusat Soal Krisis Gaji PPPK dan Dana Bagi Hasil
Survei Independen Rantai Pasok MBG
Luhut melaporkan hasil survei independen yang dilakukan secara profesional dengan mengambil sampel acak di delapan ratus titik pelaksanaan program pemenuhan gizi di berbagai daerah.
Survei ini secara khusus bertujuan untuk memetakan pembentukan ekosistem rantai pasok baru yang melibatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar lokasi dapur umum.
Hasilnya menunjukkan rekam jejak positif di mana sekitar delapan puluh enam persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah menggandeng minimal satu pemasok bahan baku berskala lokal.
Secara rata-rata, kehadiran satu satuan pelayanan tersebut terbukti mampu menghidupkan ekosistem perputaran uang dengan memberdayakan hingga tiga pelaku UMKM di kabupaten yang sama.
Optimalisasi Layanan Publik Melalui GovTech
Selain membahas pemerataan gizi, rombongan ahli ekonomi ini juga melaporkan progres signifikan terkait digitalisasi pelayanan publik yang kini diintegrasikan melalui sistem GovTech.
Pemerintah tercatat berhasil menyatukan basis data lintas sektoral dari delapan kementerian dan lembaga yang berbeda ke dalam satu ekosistem terpadu berbasis kecerdasan buatan.
Sistem pengolahan data terpusat ini dirancang untuk menjadi instrumen penting bagi pemerintahan Prabowo dalam mengambil kebijakan negara secara cepat, akurat, dan transparan.
Mitigasi Risiko Ekonomi dan Efisiensi Anggaran
Di sisi makroekonomi, Chatib Basri turut memanfaatkan momentum tersebut untuk menyoroti potensi risiko pelemahan nilai tukar rupiah yang dapat memicu lonjakan harga barang di pasaran.
Kondisi perekonomian yang sangat dinamis tersebut dinilai patut diwaspadai karena akan memberikan dampak langsung terhadap menurunnya daya beli masyarakat dari kelas menengah ke bawah.
Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk segera melakukan langkah mitigasi terukur melalui efisiensi alokasi anggaran negara yang ketat demi menjaga kepercayaan publik.
Optimalisasi pengeluaran negara ini juga mencakup evaluasi tata kelola program andalan seperti MBG agar penyaluran dananya ke depan menjadi jauh lebih efisien dan tepat sasaran.
Baca Juga: Buku Presiden Solusi Resmi Diluncurkan, Rangkum 108 Keputusan Strategis Era Prabowo
Pertemuan evaluasi antara Presiden dan Dewan Ekonomi Nasional ini merupakan langkah preventif untuk memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan sesuai koridor efisiensi. Sinergi antara eksekusi kebijakan berbasis data yang kuat dan pengawasan anggaran yang ketat diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional dari berbagai tekanan global. (*)
*Sayiddil Akbar, Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura