Jawa Pos Radar Madiun - Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan fluktuasi nilai dolar AS, Indonesia dan China semakin memperkuat kerjasama untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang Amerika.
Bank Indonesia (BI) dan People’s Bank of China (PBOC) mendorong Local Currency Transaction (LCT) secara agresif, memungkinkan perdagangan dan investasi bilateral menggunakan rupiah dan renminbi secara langsung.
Langkah ini bukan hanya memangkas biaya dan risiko nilai tukar, tapi juga memperkuat ketahanan ekonomi kedua negara di tengah dinamika dunia yang semakin kompleks.
Lonjakan Signifikan Transaksi LCT
Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan bahwa nilai transaksi LCT antara Indonesia dan China mencapai US$13 miliar hanya dalam empat bulan pertama tahun 2026.
Angka ini jauh lebih cepat dibandingkan total US$18 miliar sepanjang tahun 2025, menunjukkan akselerasi dramatis dalam penggunaan mata uang lokal.
Baca Juga: Emas Melemah ke Rp2,46 Juta per Gram, Investor Mulai Mengincar Peluang Baru
“Penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi langsung dalam rupiah dan renminbi semakin mengurangi kebutuhan akan dolar,” ujar Perry dalam konferensi pers seusai rapat Dewan Gubernur BI.
Mayoritas transaksi tersebut masih didominasi perdagangan, membantu mengurangi ketergantungan pada dolar dalam ekspor-impor bilateral kedua negara.
Pertemuan Perry-Pan Gongsheng dan Rencana Perluasan BCSA
Pada 11 Juni 2026, Perry bertemu dengan Gubernur PBOC Pan Gongsheng di Shanghai. Kedua belah pihak membahas peningkatan Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA) yang sudah ada sejak 2009 dan terus diperbarui.
Kontrak terbaru ditandatangani Januari 2025 dengan limit 400 miliar yuan (sekitar US$59 miliar) untuk lima tahun ke depan.
Peningkatan limit swap ini selaras dengan kebijakan China untuk menginternasionalisasi renminbi. BI juga telah memperbarui kesepakatan serupa dengan Korea Selatan dan Australia, menunjukkan strategi diversifikasi yang lebih luas.
Manfaat dan Mekanisme LCT
Dengan LCT, kedua negara dapat menghilangkan risiko nilai tukar, memangkas biaya transaksi, dan mengurangi kebutuhan cadangan dolar.
Selain itu, pendekatan ini melindungi transaksi dari potensi sanksi geopolitik yang memanfaatkan dolar sebagai senjata.
BI menerapkan LCT secara “end-to-end”, termasuk integrasi Bank Mandiri ke sistem pembayaran lintas batas PBOC (CIPS) sebagai alternatif SWIFT.
Cross-border QR code payments juga telah diimplementasikan dengan China, Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan untuk memperluas ke sektor ritel.
Konteks Lebih Luas De-Dollarisation Indonesia
Indonesia bergabung penuh dengan BRICS pada Januari 2025 dan secara resmi menjaga jarak dari diskusi de-dollarisation frontal.
Baca Juga: BMW Perkuat Transformasi Mobilitas Masa Depan Lewat Inovasi Kendaraan Listrik dan Teknologi Modern
Namun, kebijakan BI yang mendorong diversifikasi penyelesaian mata uang dianggap sebagai bentuk de-dollarisation pragmatis.
Negara ini telah menjalin LCT dengan beberapa mitra utama seperti Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.
Ekonom Permata Bank Josua Pardede menekankan bahwa tujuannya adalah mengurangi ketergantungan, bukan menghilangkan dolar sepenuhnya. Sementara itu,
Prof. Syafruddin Karimi dari Universitas Andalas mengingatkan agar proses dilakukan secara bertahap, pragmatis, dan berbasis kebutuhan transaksi nyata untuk menjaga stabilitas rupiah.
Dampak Ekonomi dan Risiko
De-dollarisation membantu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia terhadap penguatan dolar yang kerap menekan nilai tukar rupiah.
Namun, tantangan tetap ada: likuiditas rupiah dan renminbi belum sedalam dolar, serta kebiasaan pelaku usaha yang masih bergantung pada infrastruktur pembayaran berbasis dolar.
Baca Juga: GODA Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik Aman dan Cerdas untuk Masyarakat Indonesia
Dengan perdagangan bilateral Indonesia-China yang terus tumbuh, perluasan LCT ini diharapkan membawa efisiensi lebih tinggi, mendukung stabilitas rupiah, dan memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional.
Langkah strategis ini menandai komitmen Indonesia dalam menyeimbangkan hubungan ekonomi dengan mitra utama sambil menjaga kedaulatan moneter di era multipolar.
Masa depan de-dollarisation RI-China kemungkinan akan semakin dalam, termasuk rencana pendirian Renminbi Clearing Bank di Indonesia. (*)
*Dwiki Dermawan, Universitas Negeri Surabaya
Editor : Tim Magang Radar Madiun