Jawa Pos Radar Madiun - Tidak ada pengumuman resmi. Tidak ada konferensi pers. Tapi angka-angka dalam laporan keuangan tidak bisa berbohong.
Tiga bank asing terbesar di Indonesia unit-unit dari Citigroup Inc., Standard Chartered Plc, dan HSBC Holdings Plc telah mengirimkan total sekitar 11,5 triliun rupiah,
atau setara US$640 juta dari pendapatan mereka keluar dari ekonomi terbesar Asia Tenggara ini sejak 2024,
sedikit melampaui gabungan keuntungan mereka selama periode tersebut.
Angka itu sendiri sudah cukup berbicara. Namun konteksnya membuat gambarannya jauh lebih mengkhawatirkan,
Baca Juga: Percantik Alun-Alun dan Kawasan Kampus UNESA 5, Bank Jatim Kucurkan CSR Ratusan Juta
karena ini bukan sekadar perpindahan dana rutin antar entitas perbankan. Beberapa bank memutuskan untuk mengurangi eksposur ke Indonesia,
ketika kekhawatiran mereka soal arah kebijakan negara ini semakin meningkat dan telah mengikis kepercayaan investor asing.
Seberapa Besar Pergeseran yang Terjadi?
Untuk memahami signifikansi perubahan ini, perlu membandingkannya dengan pola historis masing-masing bank.
Angka itu melampaui rata-rata 84% keuntungan yang dikirimkan Citigroup ke perusahaan induknya dalam satu dekade sebelum 2024,
ketika Prabowo mulai menjabat di mana sisanya disimpan di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan dan memperkuat buffer modalnya.
Angka itu juga melampaui rata-rata 48% Standard Chartered selama periode yang sama, dan 87% HSBC untuk periode 2020-2023.
Baca Juga: BRI Raih Gelar Bank Privat Terbaik Indonesia, Investor Baru Melonjak 280 Persen
Lebih konkretnya lagi: Standard Chartered melakukan pergeseran paling tajam.
Bank ini mengirimkan lebih dari 1,1 triliun rupiah ke perusahaan induknya pada 2024,
setara dengan hampir empat kali lipat keuntungannya di Indonesia tahun itu, yang sebagian didanai dari pendapatan yang terakumulasi di tahun-tahun sebelumnya.
Sementara Citigroup memulangkan hampir semua pendapatannya pada 2024 dan 2025 ke perusahaan induknya.
HSBC mengirimkan hampir 3 triliun rupiah ke induknya tahun lalu meskipun hanya menghasilkan kurang dari 2,2 triliun rupiah dalam pendapatan,
jumlah terbesar yang diremitansikan bank tersebut sejak 2022.
Danantara: Awal Mula Ketegangan
Salah satu titik paling krusial dalam hubungan antara bank-bank global ini dengan pemerintahan Prabowo bermula dari sebuah pertemuan yang berlangsung pada awal 2025.
Salah satu titik awal ketegangan bagi bank-bank asing terjadi ketika Danantara mencari komitmen untuk fasilitas pinjaman senilai US$10 miliar.
Dalam sebuah pertemuan dengan 10 bank di awal 2025, Chief Investment Officer Danantara,
Pandu Sjahrir mendorong setiap pemberi pinjaman untuk berkontribusi hingga US$1 miliar sebagai bentuk dukungan terhadap Indonesia dan dana kekayaan negara tersebut.
Baca Juga: Saham Big Bank Berguguran, Asing Lepas BBCA Ratusan Miliar di Tengah Anjloknya Rupiah
Beberapa eksekutif melihat permintaan tersebut sebagai indikasi bahwa institusi keuangan bisa menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mendukung prioritas pemerintah.
Kekhawatiran itu semakin bertambah ketika Danantara kemudian menghimpun 50 triliun rupiah dari para taipan nasional melalui "patriot bonds",
instrumen yang membayar kupon hanya 2%, jauh di bawah imbal hasil pasar.
Perluasan Kekuasaan Negara yang Memicu Kegelisahan
Prabowo, mantan komandan pasukan khusus berusia 74 tahun yang menjadi presiden pada Oktober 2024,
mendorong peningkatan peran pemerintah termasuk memperluas kekuatan ekonomi dana kekayaan negara Danantara.
Baru berusia sedikit lebih dari satu tahun, Danantara kini mengawasi ratusan perusahaan milik negara dan mengelola aset yang oleh para pejabat dinilai mencapai sekitar US$900 miliar.
Yang terbaru, minggu lalu Indonesia mengumumkan akan membebaskan dari pengawasan hukum dan pajak pembelian obligasi dari Danantara,
sebuah langkah yang oleh para analis diperingatkan dapat menarik uang dengan asal-usul yang dipertanyakan dan semakin mengikis reputasi negara.
Baca Juga: Emas Melemah ke Rp2,46 Juta per Gram, Investor Mulai Mengincar Peluang Baru
Tekanan Lending yang Semakin Nyata
Di luar urusan Danantara, ada kekhawatiran lain yang membayangi para bankir asing.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara privat telah mewacanakan kemungkinan memasukkan dukungan untuk program-program pemerintah ke dalam rencana bisnis para pemberi pinjaman.
Diskusi tersebut mencakup kemungkinan pembiayaan untuk program makan gratis andalan Prabowo serta koperasi desa. Meski belum ada persyaratan formal yang dikeluarkan,
prospek pemberian kredit yang diarahkan kebijakan telah menambah kekhawatiran di kalangan bankir soal alokasi modal dan manajemen risiko,
di saat prospek ekonomi Indonesia sendiri sudah berada di bawah pengawasan ketat.
OJK sendiri membantah adanya intervensi dalam keputusan bisnis perbankan. Dian Ediana Rae,
Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, menyatakan: "Keputusan kredit oleh bank didasarkan pada pertimbangan bisnis,
dan pemberi pinjaman mempertahankan fleksibilitas untuk menerapkan strategi sesuai dengan selera dan toleransi risiko mereka.
Sebagai regulator dan pengawas, kami tidak melakukan intervensi dalam proses ini."
Baca Juga: KAI Daop 7 dan Bank Jatim Teken MoU, Bidik Pengembangan Bisnis hingga Optimalisasi Aset
Rupiah Melemah, Insentif untuk Bertahan Pun Menyusut
Faktor lain yang memperparah situasi ini adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung sejak masa awal pemerintahan Prabowo.
Peningkatan remitansi keuntungan ini juga bertepatan dengan pelemahan rupiah dan ekspektasi bahwa mata uang tersebut bisa melemah lebih lanjut.
Kondisi itu mengurangi daya tarik mempertahankan pendapatan di Indonesia, khususnya bagi bank-bank yang dimiliki asing.
Kondisi tersebut turut menekan nilai tukar rupiah ke level terendah sepanjang sejarah,
dan memicu pelemahan pasar saham di tengah kekhawatiran investor terhadap rencana belanja pemerintah.
Bank Dunia sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat,
dengan penilaian bahwa pencapaian target pertumbuhan masih sangat bergantung pada efektivitas stimulus fiskal,
yang mengandung risiko karena ruang gerak negara yang relatif terbatas dalam hal pengeluaran.
Operasi Berlanjut, Tapi Skalanya Menyusut
Penting untuk dicatat bahwa kepergian dana ini tidak berarti bank-bank asing tersebut menutup operasi mereka di Indonesia sepenuhnya.
Sementara bank-bank ini tetap menguntungkan dan terus beroperasi di negara ini, transfer keuntungan yang lebih tinggi ke luar negeri,
Baca Juga: Sensus Ekonomi di Kota Madiun Baru 15,5 Persen, BPS Akui Petugas Terkendala Aplikasi
dapat menggarisbawahi upaya yang lebih luas untuk membentuk ulang bisnis Indonesia mereka,
dan menimbulkan pertanyaan apakah lebih banyak modal sedang diarahkan ke peluang-peluang dengan imbal hasil lebih tinggi di tempat lain.
Memang, ketiga bank tersebut sudah dalam proses mengecilkan footprint ritel mereka di Indonesia bahkan sebelum Prabowo berkuasa,
Citi menjual bisnis perbankan ritelnya pada 2022, Standard Chartered melepas portofolio pinjaman ritel pada 2023,
dan HSBC sedang dalam proses menjual aset ritel dan kekayaannya kepada OCBC.
Namun percepatan repatriasi keuntungan ini memberikan dimensi baru yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Sinyal yang Perlu Didengar
Keluarnya $640 juta dalam dua tahun dari tiga bank asing saja adalah sinyal yang seharusnya tidak ditanggapi dengan enteng.
Dalam ekosistem keuangan global di mana kepercayaan investor adalah segalanya,
tindakan konkret seperti repatriasi keuntungan yang melampaui total pendapatan sebagaimana yang dilakukan HSBC,
berbicara jauh lebih keras dari pernyataan apapun di konferensi pers.
Baca Juga: Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Ini Alasan Petugas BPS Akan Menanyakan Kondisi Keuangan dan Usaha Warga
Pemerintah Indonesia tentu memiliki visinya sendiri tentang bagaimana ekonomi nasional harus berkembang.
Namun jika visi tersebut terus diasosiasikan dengan ketidakpastian kebijakan dan tekanan pada institusi keuangan independen,
tantangan untuk meyakinkan modal asing agar tetap tinggal, apalagi datang lebih banyak, akan semakin berat dari sebelumnya. (*)
*Dwiki Dermawan, Universitas Negeri Surabaya
Editor : Tim Magang Radar Madiun