Jawa Pos Radar Madiun – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 103,81 triliun kepada sekitar 2 juta debitur hingga akhir Juni 2026. Sektor pertanian menjadi penerima pembiayaan terbesar.
Porsi KUR BRI ke sektor pertanian mencapai 42,68 persen dari total penyaluran.
Sementara sektor perdagangan berada di posisi berikutnya dengan porsi 32,34 persen.
Penyaluran KUR tersebut difokuskan pada sektor produktif untuk memperkuat usaha sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan, KUR tidak hanya menjadi sumber permodalan.
Pembiayaan juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong pelaku UMKM naik kelas.
’’KUR bukan sekadar instrumen pembiayaan, tetapi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat akar rumput,’’ ujarnya.
Menurut Akhmad, sebagai bagian dari ekosistem Danantara, BRI mengarahkan pembiayaan ke sektor produktif yang memiliki nilai tambah.
Di antaranya untuk mendukung ketahanan pangan, kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan ekonomi daerah.
Dampak penyaluran pembiayaan terlihat dari jumlah debitur yang mengalami graduasi.
Hingga Juni 2026, sebanyak 487 ribu debitur KUR BRI tercatat naik kelas dan memiliki kapasitas mengakses pembiayaan komersial.
Jumlah tersebut setara 50,71 persen dari target graduasi BRI sepanjang 2026 yang ditetapkan sebanyak 962 ribu debitur.
’’Melalui akses pembiayaan yang semakin inklusif dan tepat sasaran, UMKM dan pelaku usaha dapat tumbuh lebih kuat, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan kontribusi berkelanjutan bagi perekonomian nasional,’’ kata Akhmad.
Selain KUR untuk sektor produktif, BRI memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan.
Hingga Juni 2026, realisasi KUR Perumahan BRI mencapai Rp 10,7 triliun.
Angka tersebut setara sekitar 89 persen dari target tahun ini sebesar Rp 12 triliun.
Pembiayaan diarahkan untuk mendukung sisi penyediaan hunian maupun masyarakat dari sisi permintaan.
Sektor perumahan diharapkan turut menciptakan efek berganda terhadap aktivitas usaha dan penyerapan tenaga kerja.
Akhmad menambahkan, ekspansi pembiayaan tetap dibarengi penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.
Sebab, pembiayaan KUR menggunakan dana perbankan yang dihimpun dari masyarakat sehingga kualitas kredit tetap harus dijaga. (*)
Editor : Hengky Ristanto