Jawa Pos Radar Madiun - Industri kendaraan listrik Indonesia kedatangan pemain baru yang langsung mencuri perhatian publik karena kontroversinya.
Motor listrik produksi Emmo dipilih menjadi tulang punggung operasional program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan ini merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 yang ditujukan khusus bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca Juga: Berhasil Dibujuk Yeum Hye-seon, Megawati Siap Comeback ke Liga Voli Korea? Tapi Ini Tiga Syaratnya
Dua Model Unggulan di Laman Inaproc
Melalui platform Inaproc yang mengutamakan produk lokal tanpa tender panjang, muncul dua model utama Emmo yang dipasarkan oleh PT Yasa Artha Trimanunggal:
Emmo JVX GT (Konsep Trail Petualang):
Karakter: Desain tangguh untuk menjangkau daerah terpencil dengan jalur distribusi menantang.
Performa: Kecepatan maksimal 80 kpj dengan jarak tempuh 70 km.
Harga: Kisaran Rp56 jutaan per unit.
Emmo JVH Max (Skuter Perkotaan):
Karakter: Praktis dan ergonomis untuk mobilitas harian di aspal perkotaan.
Performa: Kecepatan maksimal 90 kpj dengan jarak tempuh 70 km.
Harga: Kisaran Rp48 jutaan per unit.
Baca Juga: Prabowo Jamin Stok BBM Nasional Aman dari Krisis Global, BPH Migas Beberkan Rinciannya!
Sorotan pada Efisiensi Anggaran
Pengadaan motor listrik ini memicu diskusi hangat di tengah masyarakat. Hal yang paling menyita perhatian adalah nilai total investasinya.
Jika pemerintah merealisasikan pengadaan hingga 70.000 unit dengan harga rata-rata Rp50 jutaan, maka total anggaran yang dikeluarkan bisa menyentuh angka triliunan rupiah.
Publik pun mempertanyakan efisiensi anggaran tersebut, mengingat Emmo merupakan merek yang sangat baru di Indonesia.
Berdasarkan data Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, hak desain industri untuk kedua model ini baru diterima pada paruh kedua tahun 2025 dengan nama pemohon PT Adlas Sarana Elektrik.
Hadirnya Emmo JVX GT dan JVH Max diharapkan mampu mempercepat distribusi gizi hingga ke pelosok negeri.
Meski demikian, besarnya nilai pengadaan triliunan rupiah menuntut pengawasan ketat agar sarana transportasi ini benar-benar memberikan dampak signifikan pada kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Bukan sekadar menjadi beban anggaran yang tidak perlu. (naz)
Editor : Mizan Ahsani