Jawa Pos Radar Madiun – Situasi politik di Nepal kian genting setelah gelombang protes besar-besaran yang dipelopori generasi muda berubah menjadi kerusuhan meluas.
Bentrokan antara massa dan aparat keamanan dalam dua hari terakhir menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai ratusan lainnya.
Puncaknya terjadi Selasa (9/9/2025) ketika Perdana Menteri KP Sharma Oli resmi mengundurkan diri setelah tekanan politik dan desakan massa tak terbendung.
Awalnya, protes dipicu kebijakan pemerintah terkait pembatasan media sosial yang dianggap mengancam kebebasan berekspresi.
Namun, isu itu berkembang menjadi gerakan perlawanan besar dengan tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan ekonomi.
Ribuan demonstran memenuhi jalanan Kathmandu, merangsek ke gedung parlemen, menjebol barikade, hingga membakar sebagian kompleks.
Amuk massa juga menyasar kantor pusat Partai Kongres Nepal (NC) di Sanepa, Lalitpur, serta rumah pribadi PM Oli di Bhaktapur.
Rekaman amatir yang viral di media sosial memperlihatkan suasana mencekam: pembakaran ban, bentrokan brutal, hingga helikopter militer yang hilir mudik mengevakuasi pejabat negara.
Militer Nepal akhirnya turun tangan. Helikopter dikerahkan untuk mengevakuasi sejumlah menteri dari kediaman mereka, khususnya di kawasan Bhaisepati, Kathmandu, yang dikepung massa.
Para pejabat dipindahkan ke barak militer demi alasan keamanan.
Tentara juga menjaga ketat gedung parlemen, bandara Tribhuvan International, dan kantor pemerintahan, sementara jam malam diberlakukan untuk menekan eskalasi kerusuhan.
Krisis politik kian dalam setelah selain Oli, beberapa menteri kabinet juga mundur, termasuk Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak, Menteri Pertanian Ramnath Adhikari, dan Menteri Air Pradeep Yadav.
Runtuhnya koalisi pemerintahan hanya dalam hitungan jam membuat Presiden Ramchandra Poudel bergerak cepat mengoordinasikan pembentukan pemerintahan transisi.
Para pengamat menilai kondisi ini sebagai krisis terbesar Nepal dalam satu dekade terakhir.
Gelombang protes generasi muda yang awalnya menuntut kebebasan berekspresi kini menjelma gerakan nasional yang menyasar simbol-simbol kekuasaan negara.
Jika tidak segera ditangani dengan dialog dan langkah rekonsiliasi, Nepal dikhawatirkan akan terjerumus dalam ketidakstabilan politik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu demokrasi dan keamanan kawasan Asia Selatan. (fin)
Editor : AA Arsyadani