Jawa Pos Radar Madiun — Pemerintah Amerika Serikat menghadapi ancaman penutupan atau shutdown yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi besar dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Gedung Putih memperkirakan, jika kebuntuan anggaran terus berlanjut, dampaknya bisa mencapai USD 15 miliar atau sekitar Rp 248 triliun per pekan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, dalam wawancara dengan CNN sebagaimana dikutip RIA Novosti, menyatakan bahwa jika negosiasi anggaran tidak menemukan titik temu, maka PHK akan segera terjadi.
“Namun saya pikir semua orang masih berharap kita bisa memulai awal yang baru di awal pekan ini, dan Partai Demokrat bisa melihat bahwa masuk akal untuk menghindari PHK seperti itu, untuk menghindari kerugian USD 15 miliar per minggu yang menurut para penasihat ekonomi akan merugikan PDB jika terjadi penutupan,” ujar Hassett, Senin (6/10).
Hassett menambahkan, penutupan pemerintah tidak perlu terjadi jika Partai Demokrat mengambil langkah bijak dalam proses persetujuan anggaran di Senat.
“Namun, jika Partai Demokrat menggunakan pendekatan yang bijak dalam proses persetujuan anggaran di Senat, maka tidak akan ada alasan untuk melakukan PHK,” tambahnya.
Krisis fiskal ini bermula setelah tahun fiskal 2024 berakhir pada 30 September, sementara Kongres belum mencapai kesepakatan tentang anggaran untuk tahun berikutnya.
Kebuntuan tersebut dipicu oleh konflik politik antara Partai Republik dan Partai Demokrat, terutama di Senat yang tidak memiliki mayoritas mutlak untuk mengesahkan rancangan undang-undang pendanaan.
Presiden Donald Trump telah memperingatkan bahwa jika Partai Demokrat tetap menolak rancangan pendanaan baru, maka shutdown akan dimanfaatkan untuk meninjau efisiensi birokrasi dan memangkas jumlah pegawai pemerintahan.
Dengan situasi politik yang kian tegang, para ekonom menilai penutupan pemerintahan kali ini bisa menjadi yang paling mahal dalam sejarah Amerika, mengingat dampaknya terhadap sektor tenaga kerja, belanja publik, dan stabilitas pasar keuangan. (fin)
Editor : AA Arsyadani