Jawa Pos Radar Madiun - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah menghadapi salah satu krisis keuangan terdalam dalam sejarahnya.
Kondisi itu mendorong Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk mengusulkan pemangkasan signifikan pada anggaran 2026.
Dalam pertemuan Komite Kelima PBB pada Senin (1/12), Guterres mengajukan proposal agar anggaran operasional tahun depan dipangkas menjadi 3,24 miliar dolar AS atau sekitar Rp54 triliun.
Nilai tersebut turun 577 juta dolar atau setara 15,1 persen dibandingkan anggaran tahun 2025.
Meski demikian, Guterres menegaskan bahwa pendanaan untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) tidak akan tersentuh pemangkasan.
Ia menilai lembaga itu memainkan peran kritis dalam menangani krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza.
Di sisi lain, sejumlah negara anggota mempertanyakan efektivitas langkah penghematan tersebut.
Pada pertengahan November, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyampaikan kepada RIA Novosti bahwa Moskow "belum melihat langkah konkret mengenai rencana PBB untuk memangkas pengeluaran meski banyak pembahasan soal masalah keuangan."
Nebenzia juga menekankan bahwa reformasi anggaran semestinya berada di bawah kendali negara-negara anggota, bukan dikelola langsung oleh Sekretariat PBB.
Ketegangan antara urgensi penghematan dan pandangan negara anggota akan menentukan arah pembenahan finansial PBB ke depan.
Sementara itu, krisis yang melanda lembaga internasional tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan PBB menjalankan mandat globalnya pada tahun-tahun mendatang. (fin)
Editor : AA Arsyadani