Jawa Pos Radar Madiun – Drama geopolitik memanas pasca-operasi militer Amerika Serikat yang menangkap pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro.
Dalam sidang perdana yang digelar di pengadilan federal New York, Senin (5/1), Maduro dengan tegas menolak segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Maduro ditangkap (atau disebut diculik oleh pihak Venezuela) Sabtu (3/1) lalu.
Ia didakwa atas tuduhan berat konspirasi terorisme narkoba (narco-terrorism) dan kepemilikan senjata api ilegal.
Namun, di hadapan hakim, ia menegaskan posisinya. Melalui penerjemahnya, Maduro menyatakan bahwa dirinya masih merupakan kepala negara yang sah.
"Saya tidak bersalah. Saya seorang pria yang baik," ujar Maduro dalam persidangan, dikutip dari Antara.
Tak hanya Maduro, sang istri, Cilia Flores, yang turut dibawa paksa oleh personel AS dari kediaman mereka pada Sabtu dini hari, juga menjalani persidangan.
Setali tiga uang dengan suaminya, Cilia mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan pidana.
Pasangan ini dijadwalkan akan kembali dihadapkan ke pengadilan pada 17 Maret 2026 mendatang untuk sidang lanjutan.
Delcy Rodriguez Dilantik Jadi Presiden Wanita Pertama
Sementara itu, kekosongan kekuasaan di Caracas langsung diisi sesuai perintah Mahkamah Agung Venezuela.
Wakil Presiden Delcy Rodriguez resmi diambil sumpahnya sebagai Presiden Sementara Venezuela.
Pelantikan ini mencatatkan sejarah baru, menjadikan Rodriguez sebagai presiden wanita pertama di negara Amerika Selatan tersebut. Dalam pidato pelantikannya, ia mengecam keras tindakan AS.
Rodriguez menyebut operasi AS sebagai agresi militer yang tidak sah terhadap tanah air dan menyatakan keprihatinan mendalam,
Ia menyebut serangan AS sebagai penculikan dua pahlawan.
PBB Gelar Rapat Darurat, Dunia Terbelah
Penangkapan kepala negara asing di wilayah kedaulatannya sendiri memicu perdebatan hukum internasional yang sengit.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) langsung menggelar rapat darurat pada hari Senin.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, secara terbuka mengungkapkan kekhawatirannya terkait legalitas keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengizinkan operasi tersebut.
"Saya sangat prihatin bahwa prinsip-prinsip hukum internasional tidak dihargai," tegas Guterres.
Ia memperingatkan bahwa intervensi ini bisa menjadi preseden buruk, mengingat Piagam PBB melarang penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan negara lain.
Senada dengan PBB, China dan Rusia menggunakan forum tersebut untuk mengecam keras serangan AS.
Di sisi lain, publik Amerika Serikat sendiri terbelah menyikapi aksi nekat pemerintahnya.
Survei terbaru The Washington Post menunjukkan 40 persen responden mendukung penangkapan Maduro, sementara 42 persen lainnya menolak langkah tersebut. (naz)
Editor : Mizan Ahsani