Jawa Pos Radar Madiun - Kabar duka menyelimuti TNI. Seorang personel yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) dilaporkan gugur di tengah memanasnya pertempuran antara kelompok Hizbullah dan militer Israel.
Informasi memilukan ini dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, melalui pernyataan resminya pada Senin (30/3).
Guterres mengecam keras insiden yang terjadi pada Minggu malam tersebut.
Satu Gugur, Satu Luka Parah
Dalam pernyataannya, Guterres menyebutkan bahwa serangan di wilayah perbatasan tersebut tidak hanya merenggut nyawa satu prajurit Indonesia, tetapi juga menyebabkan satu personel UNIFIL asal Indonesia lainnya mengalami luka parah.
Baca Juga: Isu PHK PPPK 2026 Dibantah, Menteri PAN-RB Rini Widyantini Tegaskan Tak Ada Penghapusan
"Saya mengecam keras insiden pada Minggu di mana seorang penjaga perdamaian asal Indonesia di UNIFIL terbunuh di tengah permusuhan antara Israel dan Hizbullah," tegas Guterres melalui platform X.
Ia juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban dan pemerintah Indonesia, sembari mendesak semua pihak untuk menghormati keselamatan personel PBB sesuai hukum internasional.
Kronologi Dampak Serangan AS-Israel ke Iran
Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih baru setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada 28 Februari 2026 lalu.
Iran merespons dengan serangan balasan masif ke wilayah Israel dan aset militer AS di kawasan tersebut.
Baca Juga: Tiba di Tokyo, Presiden Prabowo Disambut Penuh Haru Diaspora Indonesia: "Ini Core Memory Tersendiri"
Konflik pun merembet ke Lebanon setelah kelompok Hizbullah ikut campur tangan dengan melancarkan serangan ke target militer Israel.
Serangan balasan Israel ke Lebanon dilaporkan telah menelan lebih dari 1.000 korban jiwa warga sipil, dan kini turut membahayakan nyawa pasukan penjaga perdamaian dari berbagai negara.
Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya telah menegaskan bahwa keselamatan prajurit yang tergabung dalam Kontingen Garuda adalah prioritas utama.
Sejak pertengahan Maret 2026, pemerintah terus memantau situasi di Lebanon selatan secara real-time.
Insiden ini diprediksi akan memicu tekanan diplomatik kuat dari Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera mewujudkan gencatan senjata, guna melindungi para penjaga perdamaian yang kini berada di garis depan zona merah. (naz)
Editor : Mizan Ahsani