Jawa Pos Radar Madiun - Produsen kendaraan listrik asal Vietnam, VinFast, harus menghadapi badai hukum di Amerika Serikat (AS).
Jaksa Agung Negara Bagian North Carolina resmi melayangkan gugatan karena proyek pembangunan fasilitas manufaktur mobil listrik dan baterai milik perusahaan tersebut terhenti total.
Melansir laporan Carscoops, Sabtu (23/5), Jaksa Agung North Carolina, Jeff Jackson, menggugat VinFast dengan tuduhan telah melanggar kesepakatan bersama terkait pengembangan fasilitas di Chatham County.
“VinFast setuju untuk membangun pabrik dan menciptakan lapangan kerja bagi warga North Carolina – mereka tidak melakukan keduanya,” tegas Jaksa Agung Jackson dalam pernyataan resminya.
Kilas Balik Rencana Besar dan Realita yang Tertunda
Empat tahun lalu, VinFast mengumumkan rencana ambisius untuk membangun pusat produksi di North Carolina yang ditargetkan mulai memproduksi kendaraan pada tahun 2024.
Upacara peletakan batu pertama (groundbreaking) pun sukses digelar secara simbolis pada 2023.
Pada fase pertama, investasi raksasa hingga 2 miliar dolar AS (sekitar Rp31 triliun) dialokasikan untuk membangun kompleks seluas 1.800 are.
Fasilitas ini direncanakan memiliki kapasitas produksi 150 ribu unit per tahun untuk merakit tiga model andalan, yaitu:
-
VinFast VF 7
-
VinFast VF 8
-
VinFast VF 9
Namun, rencana di atas kertas tersebut berulang kali membentur dinding. Setelah sempat menunda jadwal produksi ke tahun 2025, VinFast akhirnya menghentikan sementara proyek ini pada Juli 2024 akibat penetrasi pasar di AS yang tidak berjalan mulus.
Perusahaan kemudian merevisi target dan menyebut pabrik baru akan beroperasi pada 2028 dengan skala yang jauh lebih kecil.
Baca Juga: Bahaya Overheat Komponen, Hyundai Recall 54 Ribu Unit Elantra Hybrid
Anggaran Negara Mengucur, Target Kinerja Gagal Total
Mangkraknya proyek ini memicu kekesalan mendalam pemerintah daerah. Pasalnya, VinFast telah menerima kucuran dana publik yang sangat besar, termasuk Hibah Investasi Pengembangan Pekerjaan.
Selain itu, Majelis Umum North Carolina juga telah mengalokasikan 450 juta dolar AS demi mendukung persiapan lahan, pembenahan transportasi, serta infrastruktur air bersih dan limbah.
Kantor Jaksa Agung mengungkapkan bahwa VinFast memang telah melakukan pembersihan dan perataan lahan pada 2023, namun mereka gagal total dalam memenuhi sejumlah kewajiban utama serta target kinerja.
Perjanjian investasi ini sejatinya dirancang ketat untuk melindungi uang pembayar pajak. Regulasi tersebut mewajibkan produsen otomotif untuk:
-
Mengembalikan Dana: Mengembalikan dana persiapan lahan tertentu jika tolok ukur proyek yang ditentukan tidak terpenuhi.
-
Penyitaan Lahan: Memberikan hak penuh kepada pemerintah negara bagian untuk mengambil alih lokasi proyek apabila perusahaan gagal memenuhi target.
Berdasarkan draf dokumen, fasilitas tersebut seharusnya sudah beroperasi penuh pada Juli 2026 ini dan wajib menciptakan 1.750 lapangan kerja baru hingga akhir tahun 2026.
Karena target tersebut mustahil tercapai, Departemen Kehakiman North Carolina telah melayangkan surat peringatan sejak Januari 2026 bahwa pemerintah berniat menyita lokasi proyek.
Di sisi lain, VinFast dengan tegas membantah tuduhan pelanggaran tersebut.
Pihak manajemen mengklaim masih memenuhi tenggat waktu pembangunan jangka panjang dan berkomitmen membuka pabrik pada tahun 2028.
VinFast berargumen bahwa perubahan kebijakan baru di AS terkait industri kendaraan listrik (electric vehicle) telah memengaruhi peta jalan lini bisnis mereka secara global. Hal ini memaksa perusahaan membutuhkan waktu tambahan mengevaluasi kembali kondisi implementasi proyek di lapangan. (naz)
Editor : Mizan Ahsani