Jawa Pos Radar Madiun - Majalah internasional The Economist menyoroti arah kebijakan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam artikel opini yang terbit pada Mei 2026, media tersebut menilai Indonesia tengah menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan fiskal dan kualitas demokrasi yang dibangun sejak era reformasi.
Sorotan utama tertuju pada sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai berpotensi membebani anggaran negara di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global.
Kekhawatiran terhadap Kondisi Fiskal
The Economist menilai beberapa program unggulan pemerintahan Prabowo membutuhkan biaya yang sangat besar.
Dua program yang menjadi perhatian adalah penyediaan makan gratis di sekolah serta rencana pembentukan jaringan 80 ribu koperasi desa.
Menurut artikel tersebut, kedua program itu diperkirakan menyerap sekitar 10 persen dari total anggaran negara.
Baca Juga: Penembakan di SMA Filipina Tewaskan Tiga Siswa, Dua Pelaku Remaja Ditahan
Situasi ini dinilai semakin menantang setelah meningkatnya tekanan pada sektor energi yang mempersempit ruang fiskal pemerintah.
Media tersebut menyebut pemerintah menghadapi beberapa pilihan sulit, antara lain:
- Mengurangi anggaran program prioritas.
- Mengurangi subsidi energi.
- Melampaui batas defisit anggaran yang selama ini dibatasi sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Batas Defisit Anggaran Jadi Perhatian
Salah satu poin yang mendapat sorotan adalah kemungkinan pelonggaran batas defisit anggaran.
The Economist menilai aturan defisit maksimal 3 persen selama ini menjadi simbol disiplin fiskal Indonesia pasca krisis ekonomi Asia 1998.
Menurut artikel tersebut, pelanggaran terhadap batas tersebut berisiko memengaruhi kepercayaan investor dan meningkatkan biaya pinjaman pemerintah.
Artikel itu juga menyoroti sejumlah indikator ekonomi yang dinilai perlu diperhatikan, termasuk meningkatnya pembayaran bunga utang,
pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta keluarnya sebagian modal asing dari pasar Indonesia.
Demokrasi Indonesia Ikut Disorot
Selain ekonomi, The Economist juga menilai terdapat kekhawatiran terkait perkembangan demokrasi di Indonesia.
Media tersebut menyebut ruang oposisi politik dianggap semakin terbatas. Artikel itu juga menyinggung sejumlah wacana yang berkaitan dengan sistem pemilihan kepala daerah serta kondisi masyarakat sipil yang dinilai menghadapi tekanan.
Baca Juga: TrES-2 b, Planet Misterius yang Dijuluki Dunia Kegelapan Abadi
Menurut pandangan redaksi The Economist, demokrasi yang sehat membutuhkan ruang bagi perbedaan pendapat dan kompetisi gagasan dalam proses politik.
Kritik terhadap Program Prioritas
Dalam artikelnya, The Economist mengakui sejumlah program pemerintah memiliki tujuan yang baik.
Namun, media tersebut mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya.
Beberapa poin yang disoroti antara lain:
- Program Makan Gratis
Artikel menyebut program makan gratis memiliki manfaat sosial. Namun, bantuan dianggap lebih efektif apabila difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan, seperti ibu hamil dan balita dari keluarga kurang mampu.
- Subsidi Energi
Menurut The Economist, harga energi yang murah memang populer di masyarakat. Namun kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan konsumsi ketika pasokan energi menghadapi tekanan.
- Koperasi Desa
Program pembentukan 80 ribu koperasi desa disebut bertujuan membantu masyarakat pedesaan.
Meski demikian, artikel tersebut mempertanyakan biaya yang harus dikeluarkan dan potensi persoalan tata kelola yang mungkin muncul.
Baca Juga: Toy Story 5 Hadir dengan Konflik Baru, Apakah Pixar Berhasil Menghidupkan Keajaiban Lama?
Menyinggung Perjalanan Indonesia Pasca Reformasi
The Economist juga menyoroti capaian Indonesia selama lebih dari dua dekade terakhir.
Artikel itu menyebut pendapatan per kapita meningkat lebih dari dua kali lipat sejak reformasi, sementara sistem demokrasi berkembang melalui pergantian pemerintahan yang relatif stabil.
Karena itu, media tersebut menilai berbagai kemajuan tersebut perlu dijaga melalui kebijakan ekonomi yang berhati-hati serta komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Seruan untuk Mendengar Beragam Suara
Pada bagian akhir, The Economist berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan besar dengan masyarakat yang beragam membutuhkan proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pandangan.
Artikel itu menegaskan pentingnya ruang bagi kritik, oposisi, media, dan masyarakat sipil agar kebijakan publik dapat diuji melalui perdebatan yang sehat.
Menurut media tersebut, hal itu menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi maupun demokrasi Indonesia di masa mendatang. (*)
*Herlinda Nur Fauziya, Universitas Negeri Surabaya
Editor : Tim Magang Radar Madiun