Jawa Pos Radar Madiun - Di balik gedung sekolah dan program pelatihan kerja, sebuah laporan terbaru mengungkap sisi lain pendidikan vokasi di China.
Program yang seharusnya membantu siswa memperoleh keterampilan kerja justru disebut telah berubah menjadi jalur masuk bagi eksploitasi tenaga kerja muda.
Berdasarkan laporan Chinese Human Rights Defenders (CHRD), sejumlah pelajar diduga ditempatkan di lingkungan kerja berbahaya dengan jam kerja panjang dan perlindungan yang minim.
Laporan tersebut menyoroti bagaimana sistem pendidikan vokasi yang dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja diduga digunakan oleh sejumlah pihak untuk menyediakan tenaga kerja murah bagi industri.
Jutaan Siswa Vokasi Disebut Rentan Masuk Industri Berisiko
Menurut laporan CHRD, dari sekitar 41 juta siswa sekolah menengah, sekitar 12 juta di antaranya mengikuti program pendidikan vokasi.
Secara teori, program tersebut bertujuan memberikan pelatihan keterampilan agar siswa siap bekerja secara profesional.
Namun, laporan itu menyebut bahwa antara 2019 hingga 2025, sedikitnya 11 provinsi di China mengirim siswa vokasi ke tempat kerja yang memiliki risiko tinggi.
Beberapa siswa dilaporkan harus menjalani pekerjaan selama 10 hingga 12 jam per hari, termasuk shift malam, meskipun pekerjaan tersebut tidak selalu berkaitan dengan bidang studi mereka.
Laporan tersebut juga mencatat adanya kasus kematian siswa selama periode tersebut.
Salah satunya adalah seorang siswa berusia 17 tahun bernama Yang yang disebut mengalami kondisi kerja berat di pabrik dan tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai ketika sakit.
Dalam perjanjian magangnya, terdapat klausul yang menyebut bahwa apabila siswa melakukan tindakan seperti
“melompat dari gedung, menyakiti diri sendiri, atau bunuh diri”, tanggung jawab akan dibebankan kepada siswa dan keluarganya.
Dugaan Pelanggaran Tidak Hanya Terjadi pada Program Magang
Masalah yang ditemukan dalam laporan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sistem magang.
CHRD juga menyebut adanya temuan pekerja anak berusia sekitar 13 tahun yang bekerja di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, hiburan, hingga layanan.
Pada Juli 2024, otoritas di Dongguan disebut mengeluarkan 59 pemberitahuan sanksi terkait pelanggaran pekerja anak hanya dalam satu bulan.
Baca Juga: Jangan Salah Pilih! Masih Banyak yang Keliru Memberi Makanan pada Kucing
Meski demikian, laporan tersebut menyatakan bahwa jumlah sebenarnya sulit diketahui karena pemerintah China tidak menyediakan data lengkap mengenai penegakan hukum terkait pekerja anak.
Para peneliti CHRD mengungkapkan bahwa proses dokumentasi kasus menghadapi berbagai hambatan akibat pembatasan informasi dan tekanan terhadap sumber data.
Siswa Mengalami Cedera hingga Mendapat Upah Rendah
Laporan tersebut juga menyebut sejumlah siswa mengalami berbagai kecelakaan kerja, seperti kehilangan anggota tubuh, cedera akibat tertimpa mesin, hingga jatuh dari tempat tinggi.
Selain risiko keselamatan, beberapa siswa dilaporkan menerima upah di bawah standar minimum.
Bahkan, keberadaan perantara tenaga kerja atau broker disebut semakin memperumit kondisi karena mengambil sebagian pendapatan siswa.
Dalam beberapa kasus, perusahaan memang diperintahkan membayar kompensasi akibat kecelakaan kerja.
Namun, laporan menilai akar permasalahan dalam sistem penempatan siswa masih belum terselesaikan.
Baca Juga: Bikin Antusias Penggemar, Anime Spy x Family Rilis PV Terbaru dan Perkenalkan Seiyu Utama
Program Magang Dinilai Tidak Selalu Memberikan Nilai Pendidikan
Salah satu kritik utama dalam laporan CHRD adalah banyaknya penempatan kerja yang tidak sesuai dengan bidang pendidikan siswa.
Laporan tersebut menyebut ada seorang siswa perempuan yang ditempatkan pada pekerjaan yang berpotensi menghadirkan risiko pelecehan seksual, meskipun pekerjaan tersebut tidak berhubungan dengan jurusan yang dipelajarinya.
Kondisi tersebut membuat program magang dinilai lebih menyerupai penyediaan tenaga kerja murah dibandingkan kegiatan pembelajaran.
Aturan Sudah Ada, tetapi Pengawasan Dipertanyakan
China sebenarnya telah memiliki aturan mengenai pengelolaan magang siswa sekolah vokasi.
Regulasi tersebut mengatur bahwa kegiatan magang harus memiliki unsur pendidikan, pengawasan, serta menjamin keselamatan siswa.
Pelanggaran terhadap aturan tersebut bahkan dapat dikenai denda hingga 1 juta RMB.
Namun, laporan CHRD menyebut tidak tersedia data publik mengenai seberapa sering hukuman tersebut benar-benar diterapkan.
Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.
Baca Juga: Toy Story 5 Hadir dengan Konflik Baru, Apakah Pixar Berhasil Menghidupkan Keajaiban Lama?
CHRD Mendorong Penghentian Magang Wajib bagi Pelajar
Dalam laporannya, CHRD meminta agar program magang wajib dihentikan sementara sampai perlindungan terhadap hak anak benar-benar dapat dijamin.
Organisasi tersebut juga menyerukan beberapa langkah, seperti:
- Pemerintah menyediakan data yang transparan mengenai kasus pelanggaran.
- Pengawasan terhadap perusahaan dan sekolah diperkuat.
- Tersedia jalur pelaporan independen bagi siswa.
- Perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap standar hak asasi manusia dalam proses perekrutan.
- Organisasi internasional seperti Komite PBB untuk Hak Anak dan Organisasi
- Buruh Internasional (ILO) ikut melakukan pengawasan.
- Perdebatan tentang Perlindungan Anak dan Sistem Pendidikan Kerja
Laporan CHRD menyimpulkan bahwa sistem pendidikan vokasi China, dalam praktiknya, masih menghadapi persoalan serius terkait perlindungan siswa.
Meski pemerintah memiliki aturan untuk melindungi pekerja muda, laporan tersebut menilai lemahnya pengawasan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan.
Kasus ini kembali memunculkan perdebatan global mengenai batas antara pendidikan kerja dan eksploitasi tenaga muda, terutama ketika siswa ditempatkan dalam lingkungan industri dengan risiko tinggi. (*)
*Herlinda Nur Fauziya, Universitas Negeri Surabaya
Editor : Tim Content Writer Radar Madiun