KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Tingkat konsumsi elpiji 3 kg (kilogram) oleh masyarakat di Madiun Raya dikendalikan. Salah satunya dengan melakukan pendataan bagi masyarakat yang membeli tabung gas elpiji melon tersebut di tingkat pangkalan.
‘’Pendataan dilakukan oleh pangkalan dengan menunjukkan idenitas KTP maupun kartu keluarga (KK),’’ terang Sales Branch Manager Rayon VI Kediri (Wilayah Kota dan Kabupaten Madiun) PT Pertamina Patra Niaga Muhammad Salman Alfarisi kemarin (31/7).
Menurutnya, pendataan yang dilakukan pangkalan itu bukan merupakan bentuk pembatasan. Namun, hanya sebatas untuk memastikan penggunaan elpiji 3 kg secara tepat sasaran. Di samping itu, pendataan hanya dilakukan sekali sebagai pendaftaran awal.
Berbagai upaya ini untuk memastikan tak ada kelangkaan gas di pasaran. ‘’Memang, saat ini masih proses pendataan. Jadi, belum ada kewajiban apalagi pembatasan.''
''Harapannya kalau program ini sudah berjalan, penyalurannya bisa lebih tepat sasaran dan kita dapat mengetahui by name by address siapa saja yang membeli elpiji subsidi ini,’’ imbuh Salman, kepada Jawa Pos Radar Madiun.
Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Madiun Agus Wiyono menambahkan, pendataan KTP yang dilakukan pangkalan merupakan program dari Kementerian ESDM.
Tujuannya, untuk memastikan penyaluran elpiji 3 kg bisa tepat sasaran. Sebab, fakta yang terjadi di lapangan diketahui masih banyak masyarakat dari kategori mampu menggunakan elpiji subsidi.
‘’Persepsinya saat ini di masyarakat bahwa ketika didata atau ditanya KTP maupun KK seolah-olah ada pembatasan. Sekali lagi, tidak ada pembatasan. Yang ada hanya pendataan untuk program subsidi tepat sasaran di tahun 2024 yang dilakukan oleh Kementerian ESDM,’’ terangnya.
Lebih lanjut, Agus mengatakan, hasil pendataan nantinya akan menjadi penentu kebijakan pemerintah terkait pola pembelian elpiji di masing-masing daerah. Karena itu, dia mengimbau masyarakat tidak salah mengartikan pendataan yang dilakukan pangkalan. ‘’Karena ini merupakan bentuk pendaftaran awal sebelum program subsidi tepat sasaran benar-benar diberlakukan tahun depan,’’ katanya. (ggi/her)
IMBAUAN PENYALURAN ELPIJI 3 KG DARI GUBERNUR JATIM
- Melakukan pengawasan penyaluran elpiji 3 kg yang diperuntukkan bagi kelompok rumah tangga, UMKM, nelayan dan petani.
- Menginformasikan kepada masyarakat untuk melakukan pembelian elpiji 3 kg di pangkalan.
- Mengimbau ASN, karyawan BUMD, dan BUMN untuk tidak menggunakan elpiji 3 kg.
- Bupati/wali kota dapat mengajukan usulan penambahan kuota kepada BPH Migas jika stok elpiji 3 kg di daerah kurang.