Jawa Pos Radar Madiun – Sebagian aksi demo di sejumlah wilayah di Jawa Timur (Jatim) diwarnai kericuhan yang berujung kerusuhan.
Polda Jatim mengamankan ratusan orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan dan tindakan anarkis di 6 kabupaten/kota selama pelaksanaan demonstrasi belakangan ini.
Sementara di media sosial, ramai bersliweran video dan informasi kerusuhan di sejumlah daerah di Indonesia dengan berbagai narasi yang menyebar cepat.
Kondisi itu tak luput dari perhatian sejumlah pengamat. Salah satunya Radius Setiyawan, Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya).
Ia menilai jika penyebaran informasi baik itu melalui video ataupun teks di media sosial memperlihatkan dinamika wacana yang kompleks di masyarakat digital.
"Berbagai analisis bermunculan di media sosial, mulai dari yang rasional hingga spekulatif dan cenderung konspiratif. Masing-masing memiliki dasar, argumen, dan pendukungnya sendiri,” tutur Radius di Surabaya, Selasa 2 September 2025, dilansir dari JawaPos.com.
Dalam situasi riuh seperti sekarang, lanjut Radius, potensi hoaks sangat besar dan bisa memperkeruh situasi sosial-politik yang rentan.
Karena itu, masyarakat diimbau lebih berhati-hati dan bijak dalam menerima informasi yang beredar melalui medsos.
Kendati demikian, Radius mengapresiasi daya kritis masyarakat digital. Ia menilai banyak publik yang mulai membedakan antara demonstrasi damai dan tindakan anarkis yang berujung penjarahan.
Bahkan tidak sedikit yang menguatkan analisisnya dengan data dan fakta yang relevan.
"Ini menunjukkan peningkatan literasi media. Masyarakat makin cakap memilah informasi yang valid dan yang menyesatkan,” ucap Radius.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam banyak kasus, kerusuhan tidak terjadi secara spontan. Melainkan kecenderungan keterlibatan aktor-aktor tertentu yang secara sadar mengerahkan massa menuju tindakan destruktif.
"Mereka memahami cara memanipulasi emosi kerumunan, memicu amarah, hingga berujung pada aksi kekerasan seperti pembakaran dan penjarahan," sambung Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Digitalisasi UM Surabaya.
Selain prinsip-prinsip kehati-hatian, pemerintah memiliki peran krusial dalam menjaga ketenangan publik. Transparansi informasi dan kecepatan respons menjadi hal yang tak bisa ditawar.
"Namun harus dibarengi dengan kehati-hatian dalam menyampaikan kebijakan. Langkah yang tergesa tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat justru dapat memperburuk keadaan,” imbuhnya.
Pendekatan multidisipliner, baik dari sisi sosial, psikologi massa, maupun kajian media, sangat dibutuhkan untuk memahami akar persoalan secara lebih mendalam, serta untuk mencegah agar insiden serupa tidak terulang. (*)
Editor : Budhi Prasetya