MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pembangunan infrastruktur menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Madiun. Itu dibuktikan saat rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Madiun 2023, kemarin (4/9). Setidaknya tiga fraksi meminta alokasi anggaran diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur.
‘’Khusus PKB, kami serahkan semuanya kepada anggota banggar (badan anggaran, Red). Lainnya menanyakan silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran, Red) yang besar untuk apa. Masukannya jalan-jalan dan infrasturktur yang rusak perlu diperhatikan eksekutif atau bupati di akhir masa jabatan ini,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Slamet Rijadi.
Permintaan peningkatan pembangunan infrastruktur itu muncul dari Fraksi Gerindra, Demokrat Persatuan, dan Golkar Nurani Sejahtera. Selain infrastruktur, dana transfer pusat pun menjadi sorotan anggota fraksi. Fraksi Nasdem meminta eksekutif mengurangi ketergantungan anggaran tersebut.
Sedangkan fraksi PDIP meminta optimalisasi capaian kinerja tata kelola keuangan untuk peningkatan alokasi dana transfer pusat. ‘’Agenda hari ini (kemarin, Red) pandangan enam fraksi sebagai lanjutan rapat penyampaian nota keuangan bupati tentang rencana P-APBD 2023 kemarin lusa,’’ imbuhnya.
Bupati Madiun Ahmad Dawami yang hadir mengapresiasi tanggapan anggota fraksi DPRD Kabupaten Madiun. Banyak masukan dan saran yang diterimanya. Sebagai tindak lanjut, Kaji Mbing-panggilan akrab-Bupati Madiun Ahmad Dwami bakal memberikan jawaban di rapat paripurna berikutnya. ‘’Nanti akan ada sesinya kami sampaikan jawaban,’’ tuturnya. (odi/aan/*)
Editor : Mizan Ahsani