MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun - Penjabat (Pj) Bupati Madiun Tontro Pahlawanto langsung memimpin apel aparatur sipil negara (ASN) di hari pertamanya sebagai nakhoda Kabupaten Madiun.
Dalam apel yang berlangsung di kantor pusat pemerintahan, Mejayan, Tontro mengingatkan pesan dari Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa terkait berbagai kinerja yang perlu ditingkatkan para ASN di pemkab.
"ASN adalah pelayanan dan penganyom masyarakat, jadi mari lakukan percepatan menyangkut target kinerja," ungkapnya.
Orang nomor satu di Bumi Kampung Pesilat itu juga mengingatkan pekerjaan rumah apa saja yang menunggu untuk diselesaikan.
Sesuai pesan gubernur, menekan angka stunting, inflansi, serta penurunan angka kemiskinan ekstrim.
"Sesuai intruksi bu gubernur, tetap akan kami lanjutkan realisasi perencanaan alokasi dana desa ADD, porsinya tetap di 20 persen dari total APBD Kabupaten Madiun pada 2024," jelasnya.
"Namun dalam orientasi anggaran tetap akan kami sesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional, utamanya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," lanjut Tontro.
Untuk jabatan pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Madiun, Tontro telah menunjuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sodik Heri Purnomo.
"Jadi posisi ini (sekda) tidak boleh ada kekosongan, maka tadi pagi saya percayakan Plh sekda ini ke pak asisten perekonomian dan pembanguna," tuturnya.
Sementara itu, Tontro Pahlawanto gerak cepat mengumpulkan tokoh masyarakat Kabupaten Madiun.
Mantan Bupati Madiun Muhtarom, mantan wabup Iswanto, wabup Hary Wuryanto, Ketua DPRD Fery Sudarsono, pengasuh pondok pesantren, pimpinan organisiasi masyarakat dan jajaran forkompida Kabupaten Madiun terlihat hadir di Pendapa Muda Graha.
‘’Acara silaturahmi dengan tokoh masyarakat Kabupaten Madiun terkait kegiatan yang akam kami lakukan ke depan,’’ ungkap Tontro.
Diakuinya, acara silaturahmi forkompimda dan tokoh masyarakat itu juga digelar sesuai pesan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Keduanya meminta Pj bupati menjaga koordinasi dan komunikasi dengan berbagai elemen. ‘’Utamanya untuk menjaga kontinuitas pembangunan daerah,’’ bebernya.
Dari hasil silaturahmi, menurutnya bakal ada evaluasi kegiatan terkait capaian kinerja 2023. Mana saja yang perlu dilakukan pecepatan.
Hasilnya, bakal disampaikan ke pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). ‘’Hasil kegiatan ini akan kami tindak lanjuti dengan rapat terbatas dengan OPD,’’ tambahnya.
Menurutnya percepatan bakal disesuaikan dengan program nasional. Salah satunya penanganan kemiskinan ekstrem.
Untuk penanganan, Tontro mengaku bakal mengalokasikan anggaran pembiayaan Universal Health Coverage (UHC). Pun dengan penambahan jaminan asuransi masyarakat Kabupaten Madiun.
‘’Hanya saja kami akan verifikasi masalah angka kemiskinan. Ada data dobel-dobel akan kami pastikan karena bagian tanggung jawab pemerintah daerah,’’ tuturnya. (ryu/odi/aan)
Editor : Mizan Ahsani