MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pasca kantongi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Pemkab Madiun diam-diam telah merampungkan draf peraturan bupati (perbup) terkait pakaian adat.
Meski demikian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat pilih hati-hati dalam memberlakukan pakaian adat Madiun tersebut.
Menurutnya, sosialisasi bakal dilakukan jika Perbup Madiun tentang Pakaian Adat Kabupaten Madiun benar-benar diundangkan.
Melalui sosialisasi itu, masing-masing satuan pendidikan bisa menginformasikan ke warga sekolah. Terutama orang tua atau wali siswa.
‘’Kami perlu menyikapi dengan menyosialisasikan,’’ ujar Kepala Dikbud Kabupaten Madiun Siti Zubaidah.
‘’Hubungannya berkaitan dengan kemampuan dari orang tua siswa,’’ bebernya.
Pihaknya memastikan tidak ingin memberatkan orang tua siswa dalam pelaksanaan perbup tersebut.
Maka dari perlu pemetaan dan analisa mengenai kemampuan orang tua terkait rencana penggunaan seragam pakaian adat itu.
Sementara itu, rencana penggunaan pakaian adat itu disebutnya sesuai Pemendikbud 50/2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Peserta Didik.
Di samping seragam nasional, seragam khas sekolah, ada klausul mengenai penggunaan pakaian adat.
‘’Itu pula yang melatar belakangi munculnya pembuatan pakaian adat Kabupaten Madiun,’’ imbuhnya.
Siti pun sudah memiliki timeline. Pasca diundangkan, dinasnya bakal mengumpulkan kepala satuan pendidikan.
Penjadwalan itu tidak susah mengingat adanya agenda pertemuan rutin dengan kepala sekolah yang digelarnya setiap bulan.
Hanya, pembahasan seragam pakaian adat itu lebih istimewa. ‘’Perlu pengkhususan, diskusi, dan tanya jawab,’’ tegasnya. (odi)
Editor : Mizan Ahsani