MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemdes Dagangan angkat bicara soal polemik penutupan sejumlah keran sumur bor di wilayahnya.
Langkah penutupan tersebut dilakukan pemdes setempat karena ada oknum warga yang mempersoalkan fasilitas dan operasional di sumur bor.
“Jadi ada salah satu warga yang menyurati pemdes mempersoalkan pengelolaan sumur bor itu sejak 2022,” ungkap Kades Dagangan Rudi Panca Widadi.
Rudi pun mengakui langkah pemdes menutup keran dan operasional sumur bor membuat warga sekitar yang memanfaatkan air bersih dari lokasi tersebut kecewa.
Namun enam surat dari oknum warga tersebut membuat pemdes ikut jengah juga.
Isi surat yang dikirim sejak September 2022 lalu berisi pertanyaan status BUMDesa Sido Makmur, kepengurusan BUMDesa hingga penetapan tarif pengambilan air terhadap warga desa setempat maupun daerah lain.
“Semua sudah kami jawab dan kami jelaskan, bahkan sudah kami tanggapi. Namun kami masih terus disurati hingga terakhir itu Januari lalu minta mediasi tanpa menyebutkan permasalah apa yang akan dibahas,” jelasnya.
Rudi juga membeberkan jika warga tersebut sempat menyurati langsung ke DPRD Kabupaten Madiun.
Pun terkait dengan permintaan pergantian kepengurusan BUMDesa sudah dipenuhi bulan lalu. Tapi lagi-lagi belum berganti bulan sudah dilayangkan surat persoalan lain.
“Karena yang dipermasalahkan terkait tarif, jadi sempat per 31 Januari itu kami tidak pungut biaya operasional ke warga yang mengambil air,” terangnya.
‘’Ternyata esok harinya ada oknum lain yang menyalahgunakan dengan menempatkan kotak untuk menadahi uang yang diberikan warga, sejak itu akhirnya kami putuskan tutup keran air dari lima keran jadi hanya dua keran,” lanjut Rudi.
Selama ini hasil pendapatan sumur bor dikelola dengan baik dan dikembalikan kepada masyarakat dengan wujud pembangunan maupun layanan.
Seperti pengadaan dan pembangunan alat penerangan jalan dihampir seluruh jalan desa hingga gang di Desa Dagangan.
Kemudian ada dana alokasi rutin untuk tiap RT per bulan senilai Rp 250 ribu, bantuan renovasi musala, masjid, ruang terbuka hijau, dan layanan masyarakat lainnya.
“Dengan penutupan sumur bor, maka banyak program yang bisa mandek, padahal banyak yang menggantungkan hidup serta mendapatkan manfaat dari layanan sumur bor itu,” tuturnya. (ryu/aan)
Editor : Mizan Ahsani