MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Warga miskin di Kabupaten Madiun terus berkurang. Salah satu upayanya dengan program graduasi yang digagas Dinas Sosial (Dinsos) setempat. Graduasi ini merupakan program lepasnya keluarga penerima manfaat (KPM) dari bantuan program keluarga harapan (PKH).
‘’Jadi peserta graduasi ini harus masuk DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) dan harus masuk dalam KPM PKH,” kata Plt. Kepala Dinsos Kabupaten Madiun Hendro Suwondo melalui Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dedi Anggoro, Minggu (9/2).
Dia menjelaskan, bantuan yang diterima peserta graduasi dalam bentuk permodalan usaha. Sehingga mereka yang masuk graduasi adalah KPM PKH yang sudah memiliki usaha. Seperti usaha warung makan, warung kopi, pemotongan ayam atau bisa juga produsen UMKM.
“Nanti kami berikan bantuan permodalan Rp 3 juta, syaratnya KPM harus graduasi atau lepas bantuan PKH dengan membuat surat pernyataan mundur dan disetujui oleh kepala desa setempat,” tuturnya.
Tahun lalu ada 90 KPM di Kabupaten Madiun yang digraduasi. Jumlah tersebut naik signifikan dibanding tahun sebelumnya hanya 19 KPM.
“Pada 2025 ini kami menargetkan naik 40 KPM dibanding tahun lalu atau sebanyak 130 KPM digraduasi,” imbuhnya. “Artinya hal ini bisa mengurangi DTKS yang ada di Kabupaten Madiun, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tandas Dedi.
Untuk diketahui, untuk tahun lalu jumlah DTKS di Kabupaten Madiun mencapai 337.026 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan penyumbang DTKS terbanyak di Saradan mencapai 17.090 keluarga atau 40.033 jiwa.
Kecamatan dengan jumlah DTKS terendah di Sawahan, yakni sebanyak 4.169 keluarga atau 9.276 jiwa. (ryu/aan)
Editor : Hengky Ristanto