MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Madiun menggelar serah terima jabatan (sertijab) ketua periode 2025-2030 di Pendopo Muda Graha, Senin (10/3).
Serah terima tonggak kepemimpinan dari Evi Tontro Pahlawanto kepada Erni Hari Wuryanto disaksikan langsung Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak.
Berikut, Bupati dan Wabup Madiun Hari Wuryanto-dr Purnomo Hadi, Sekda Tontro Pahlawanto, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), dan pengurus TP PKK.
‘’Alhamdulillah dengan digelarnya serah terima jabatan ini, tanda TP PKK harus segera bersinergi dengan OPD dan seluruh pengurus untuk mewujudkan visi dan misi Pemkab Madiun,’’ ungkap Ketua TP PKK Kabupaten Madiun Erni Hari Wuryanto.
Permasalahan administrasi yang sering menjadi problem saat penilaian kinerja pun bakal diurai.
Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (SIM PKK) yang sejatinya sudah dikelola dengan baik bakal dilakukan pembaruan data seperti dasa wisma.
Kemudian berbagai program prioritas PKK. Misalnya bidang kesehatan dengan menekan angka stunting, bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Itu sesuai pesan Gubernur Jatim, diantaranya agar memberikan dukungan program makan bergizi gratis untuk menekan angka stunting, dan program Pemkab Madiun.
‘’Kepada kader PKK Kabupaten Madiun, tetap semangat mengabdi tanpa henti, loyal tanpa batas,’’ tegasnya.
Bupati Madiun sekaligus pembina TP PKK Kabupaten Madiun Hari Wuryanto yang datang dalam kegiatan sertijab bersyukur atas lancarnya kegiatan tersebut.
Rampungnya sertijab menandakan TP PKK siap membantu program bupati, wabup, sekda dan jajarannya. Untuk itu, harmonisasi harus segera diwujudkan mengingat tujuan keduanya sama, yakni menyejahterakan masyarakat.
‘’Harapan kami seluruh anggota TP PKK bisa menjadi mitra dan teman sehingga harus harmonis,’’ tuturnya.
Sementara, TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak menyebut kerja lapangan kader PKK, termasuk di Kabupaten Madiun sudah bagus.
Namun pengelolaan administrasi kerap menjadi kelemahan. Data-data tidak bisa terekam dengan baik hingga berpengaruh pada penilaian.
Arumi ingin transformasi administrasi dari manual ke digital yang berantakan bisa menjadi rapi. Menurutnya ada daerah yang penilaian 10 program PKK seketika berubah drastis usai pembenahan adminitrasi tersebut.
‘’Kemudian bagaimana bersinergi dengan OPD. Karena TP PKK mitra bupati dan wabup. Visi dan misinya terdapat di program yang dijalankan di OPD. Sehingga bagaimana TP PKK bisa masuk menguatkan visi dan misi tersebut,’’ imbuhnya. (odi/aan/*)
Editor : Mizan Ahsani