Jawa Pos Radar Madiun – Harapan masyarakat Kabupaten Madiun terhadap program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto belum kunjung menemui kepastian.
Hingga saat ini, belum ada kejelasan berapa alokasi bantuan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang akan diterima daerah.
‘’Karena saat ini masih menunggu alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) perubahan,’’ terang Kepala Balai P3KP Jawa IV Kemen-PKP Mustofa Oftan, Jumat (30/5).
Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PKP) tengah membahas roadmap program bersama DPR RI.
Pembahasan mencakup arah pelaksanaan, tahapan, hingga acuan kebijakan program.
Sementara di tingkat daerah, pendataan calon penerima masih berlangsung.
Balai P3KP menggunakan basis data dari BPS melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang akan disinkronkan dengan data pemkab.
Sebagai informasi, hingga akhir 2024, Kabupaten Madiun masih memiliki 8.489 rumah tidak layak huni (RTLH).
Sebanyak 221 unit telah dibedah dalam program 100 hari kerja bupati.
Sisanya diupayakan melalui sinergi pemkab, CSR perusahaan, dan program nasional. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto