Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab dan DPRD Kabupaten Madiun menyepakati Rancangan Perubahan APBD 2025.
Kekuatan anggaran turun Rp 5,39 miliar.
Dari semula Rp 2,81 triliun menjadi Rp 2,75 triliun.
Penandatanganan dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD, kemarin (6/8).
Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut anggaran akan difokuskan pada 14 program prioritas.
Antara lain Belanja Universal Health Coverage (UHC), perbaikan infrastruktur terdampak refocusing, Bakti Sosial Terpadu (BST), Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, dan sarana prasarana pendidikan.
"Program ini diselaraskan dengan prioritas pusat dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan umum," jelasnya.
Mas Hari Wur –sapaan akrab bupati– mengakui belum semua aspirasi masyarakat bisa diakomodasi.
Ia meminta maaf karena keterbatasan anggaran.
"Semoga yang belum terakomodasi bisa diprioritaskan ke depan," katanya.
Tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) juga menjadi perhatian.
Pemkab meminta seluruh OPD memaksimalkan serapan untuk menekan silpa.
"Gunakan anggaran sesuai kebutuhan dan tepat sasaran," tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono menyebut P-APBD menjadi ruang bupati dan wakil bupati untuk memasukkan program visi-misinya.
Ia juga menyoroti realisasi anggaran yang belum optimal.
"Kami akan terus mengingatkan agar serapan bisa maksimal," tandasnya.
Berdasarkan laporan Banggar, belanja daerah dalam P-APBD mencapai Rp 2,21 triliun atau naik Rp 42,9 miliar dari sebelumnya Rp 2,17 triliun.
Dengan defisit Rp 143,79 miliar, anggaran tetap seimbang melalui surplus pembiayaan netto sebesar Rp 143,79 miliar. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto