Jawa Pos Radar Madiun – Dua proyek miliaran rupiah milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun kena inspeksi mendadak (sidak) Komisi D DPRD setempat.
Yakni penggantian Jembatan Klumutan senilai Rp 9,1 miliar dan rekonstruksi jalan ruas Bajulan–Kenongorejo Rp 934 juta.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun Djoko Setiono menyebut sidak dilakukan untuk memastikan progres pekerjaan sesuai kontrak.
Hasilnya, Jembatan Klumutan baru mencapai 20,1 persen dari target 32 persen.
Ada deviasi keterlambatan 11,9 persen.
’’Tidak masalah asal bisa dikejar. Paling penting jangan sampai melewati batas waktu kontrak,’’ tegasnya, kemarin (30/9).
Keterlambatan pekerjaan disebut sempat dipicu keberadaan warung warga terdampak.
Proyek sempat tertunda sekitar dua pekan.
Namun, rekanan sudah mengganti warung tersebut.
Djoko meminta pada pertengahan Oktober progres pekerjaan minimal 50 persen.
Berbeda dengan Jembatan Klumutan, proyek rekonstruksi jalan Bajulan–Kenongorejo justru surplus.
Dari panjang 385 meter, progres sudah 55 persen atau melebihi target rencana 15 persen.
’’Kalau sudah baik ya tinggal dijaga kualitasnya,’’ ujar Djoko.
Kepala DPUPR Kabupaten Madiun Boby Saktia Lubis membenarkan adanya deviasi proyek jembatan.
Hambatan terkait pemindahan tiang listrik dan tanah sudah teratasi. Untuk percepatan, kontraktor diminta menambah alat berat.
’’Target pertengahan Oktober bisa tembus 56 persen,’’ katanya.
Boby juga mengklaim pengerjaan jalan Bajulan–Kenongorejo sudah 60 persen.
Surplus hampir 50 persen dari rencana.
’’Kontraknya November selesai, insya Allah bisa rampung lebih cepat,’’ pungkasnya. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto