Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Madiun bersiap melakukan efisiensi besar-besaran tahun depan.
Kebijakan itu diambil menyusul berkurangnya dana transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat sekitar Rp 206 miliar.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut, langkah efisiensi harus dilakukan agar pemerataan anggaran tetap terjaga di semua sektor.
’’Kami akan menjaga pemerataan anggaran antar sektor agar tidak menumpuk di satu bidang. Kolaborasi dengan Pemprov Jatim menjadi kunci dalam situasi efisiensi ini,’’ ujarnya.
Kebijakan ini dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh OPD di Pendopo Muda Graha pada 10 Oktober lalu.
Menurut Mas Hari Wur –sapaan akrabnya–, pengurangan dana transfer memaksa pemkab menyesuaikan strategi fiskal agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan publik.
’’Kondisi ini menuntut kami berpikir lebih kreatif. Setiap rupiah dari APBD harus digunakan tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,’’ tegasnya.
Meski anggaran ketat, sejumlah program prioritas akan tetap berjalan.
Di antaranya program ketahanan pangan, layanan kesehatan gratis, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mas Hari Wur menegaskan, efisiensi bukan berarti pemotongan manfaat, melainkan peningkatan efektivitas anggaran.
’’Yang dibutuhkan sekarang adalah perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,’’ tambahnya.
Ia menilai, kondisi ini menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendorong inovasi dalam tata kelola keuangan daerah.
’’Dampaknya mungkin terasa di sektor infrastruktur desa, tapi dengan pengelolaan yang baik hasilnya tetap bisa dirasakan masyarakat,’’ pungkasnya. (ryu/aan)
Editor : Hengky Ristanto