Jawa Pos Radar Madiun – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Madiun memastikan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus berproses.
Prosedurnya meliputi bimbingan teknis (bimtek), inspeksi kesehatan lingkungan (IKL), hingga pengujian laboratorium.
Sertifikat baru bisa diterbitkan bila hasil lab menunjukkan tidak ada kontaminasi bakteri.
“Kalau hasil lab sudah keluar dan dinyatakan negatif, baru bisa diterbitkan SLHS,” ujar Kepala Dinkes Kabupaten Madiun Heri Setyana, Jumat (24/10).
Heri menjelaskan, dari 21 SPPG yang mengajukan bimtek, sebanyak 16 sudah mengikuti pelatihan bagi penjamah makanan.
Saat ini 15 SPPG telah beroperasi, sementara empat pengajuan SLHS masih diproses.
“Untuk hasil lab, sejauh ini ada tiga yang sudah lolos,” imbuhnya.
Ketiga SPPG yang sudah lolos uji laboratorium tersebar di Kecamatan Wungu, Mejayan, dan Kebonsari.
Hasil uji biasanya terbit sekitar sepekan setelah pengambilan sampel.
“Setelah itu baru bisa diproses sertifikatnya,” terang Heri.
Target penyelesaian mengacu pada Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan tertanggal 2 Oktober 2025.
Bagi SPPG yang sudah beroperasi, pengurusan SLHS diberi tenggat maksimal satu bulan sejak SE dirilis.
Sedangkan yang belum beroperasi, batas waktunya satu bulan sejak mulai beroperasi.
“Kami tetap berpedoman pada SE itu selama belum ada perubahan. Target kami seluruh SLHS selesai 2 November, jadi SPPG yang sudah siap diimbau segera mengajukan karena prosesnya berjenjang,” pungkas Heri. (odi/ryu/aan)
Editor : Hengky Ristanto