Jawa Pos Radar Madiun – Rencana pembangunan kantor baru bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum boyongan ke pusat pemerintahan (puspem) Caruban masih tanda tanya.
Pemkab akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran tahun depan.
’’Kalau ada anggaran, kita gunakan. Kalau tidak, prioritas ke kesejahteraan rakyat dulu,’’ ujar Bupati Madiun Hari Wuryanto, Minggu (26/10).
Saat ini mayoritas OPD sudah berkantor di Puspem Mejayan.
Tersisa dua dinas yang belum berpindah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP).
Instansi lain seperti Dinas Sosial (Dinsos) dan BPBD tetap beroperasi di gedung milik pemkab di lokasi masing-masing.
’’Tinggal dua dinas itu yang belum. Layanan seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) tetap di tempatnya. Dinsos dan BPBD juga sudah ada gedung milik kabupaten,’’ jelasnya.
Bupati menyebut, dua OPD yang belum pindah berada di kawasan cagar budaya, sehingga direncanakan dipindah ke puspem jika memungkinkan.
’’Nanti kami evaluasi menyeluruh, termasuk kondisi keuangan dan prioritas pembangunan lain,’’ kata Hari. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto